Menteri KP Minta Pemerintah Daerah Perhatikan Ekologi di Lokasi Wisata

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) minta pemerintah daerah untuk memperhatikan ekologi di tempat-tempat wisata, terutama di wilayah pesisir.

"Kalau ekologi tidak ada toleransi sebenarnya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono saat ditemui usai Rapat Kerja Teknis Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, di Kota Yogyakarta, Rabu (6/3/2024).

Dia mencontohkan tempat-tempat yang digunakan penyu atau tukik untuk berkembang biak seharusnya dijauhkan dari sektor wisata. Jika habitat terganggu maka keberlanjutan tukik akan terancam.

"Kenapa konservasi? Karena dia secara alami di situ (habitat), kalau itu dikalahkan, ya pasti rusak," kata dia.

• Desa Wisata Pulisan, Surganya Wisata Laut di Ujung Sulawesi
• 8 Pantai Indah di Bima, Ada Pesona Laut Terbelah 

Menurut dia, jika berpacu kepada ekonomi maka hanya menunggu waktu saja ekosistem atau ekologi rusak.

"Kalau rusak selesai sudah," katanya.

Lanjut dia, dibutuhkan solusi untuk mengatasi hal itu salah satunya adalah dengan ekonomi biru.

Menurut dia, ekonomi harus dilihat secara komprehensif untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi.

"Ekonomi biru balancing antara ekologi dan ekonomi," ujar Sakti.

Sakti mencontohkan upaya ekonomi biru adalah dengam cara upaya konservasi sehingga karbon yang dihasilkam terukur. Selain itu, untuk habitat ikan harus dijauhkan dafi kadar merkuri.

"Kalau itu terjadi, value berlipat-lipat, daripada suplai yang ada," ucap Trenggono.

Lanjut Sakti untuk mewujudkan ekonomi biru dibutuhkan dukungan infrastruktur. Dia mencontohkan, seperti underwater drone, diharap segera terimplementasi, kapal pengawas yang bisa memonitor kondisi bawah laut.

"Kalau implementasi cepat, media, siapapun bisa mengakses situasi kelautan kita," ucap dia.

Namun, untuk memenuhi infrastruktur, menurut dia, memang membutuhkan waktu yang panjang, minimal tiga tahun ke depan.

"Menuju ke sana lumayan tidak mudah, harusnya dalam dua sampai tahun ke depan kalau konsisten dengan kebijakan ini, bisa jalan," pungkas dia.