Pemerintahan SBY Tak Serius Tangani Lapindo

JAKARTA, KAMIS — Para korban semburan lumpur Lapindo menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak benar-benar serius mengatasi semburan lumpur Lapindo, termasuk masalah ganti rugi para korban.

Sekitar 170 korban lumpur Lapindo mendatangi kantor Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta untuk mendesak pelunasan ganti rugi dari pihak Lapindo. Para korban diterima oleh Menteri Pekerjaan Umum (sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Joko Kirmanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Sosial Bachtiar Chamsjah, dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Dari pihak Lapindo dan Bakrie Group hadir juga Nirwan Bakri, Imam P Agustino, dan Andi Darussalam Tabusala.

Meski para korban diterima di aula di lantai dasar gedung utama Departemen PU, para menteri dan Kapolri tidak memberikan kesempatan kepada para korban untuk menyampaikan maksud mereka.

Pertemuan dibuka oleh Kapolri, yang sekaligus langsung menutup pertemuan tersebut. "Tidak usah diskusi, dialog dengan kepala panas, kami sudah paham apa yang dikehendaki oleh warga masyarakat," ujar Kapolri.

Kapolri lalu meminta mereka pulang kembali ke tempat penginapan para korban di Bumi Perkemahan Cibubur. Alhasil, pertemuan itu hanya berlangsung 5 menit. Para korban kemudian pulang dengan kecewa, tetapi tetap tertib.

"Yah, kita terpaksa tunggu besok, mudah-mudahan ini tidak sandiwara. Tapi kami rasa pemerintahan sekarang ini tidak benar-benar serius. Yang pasti kesabaran kami ada batasnya," kata Sumitro, salah satu koordinator korban Lapindo yang menghadiri pertemuan.

Para menteri, Kapolri, dan pihak Lapindo kemudian rapat di ruang Menteri PU untuk membahas masalah tuntutan para korban tersebut. Mereka berjanji hasil rapat itu, Jumat (20/2) besok, pukul 09.00 akan disampaikan langsung kepada para korban di aula lantai dasar PU.