Karwo: Dana Talangan APBN untuk Korban Lapindo Sulit

SURABAYA, JUMAT — Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo SH MHum menegaskan, dana talangan dari APBN untuk korban lumpur Lapindo tampaknya sulit.

"Karena itu kami akan minta pemerintah pusat untuk mendesak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) agar membayar sesuai kesepakatan," katanya di Surabaya, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu setelah menghadiri serah terima kesatuan dari Irjen Pol Herman S Sumawiredja (mantan Kapolda Jatim) kepada Brigjen Pol Anton Bachrul Alam (Kapolda Jatim yang baru).

"Korban lumpur memang mengusulkan dana talangan dari APBN untuk membayar sisa ganti rugi sebesar 80 persen. Tetapi justru sulit dipenuhi, karena itu Minarak (MLJ) yang harus membayar," katanya.

Secara terpisah, Kapolda Jawa Timur yang baru, Brigjen Pol Anton Bachrul Alam SH, menyatakan, pihaknya masih akan mempelajari kasus lumpur Lapindo yang dilaporkan ke Polda Jatim.