Setengah Hati Kelola Danau Kelimutu?

Kepala Balai TN Kelimutu Sri Mulyani menyatakan, lokasi tebing runtuh di Waturaka itu berada di luar kawasan TN Kelimutu. Dengan demikian, pihak yang berwenang menata kawasan tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam waktu dekat akan dibangun pos penjagaan di area sekitar puncak kawah danau sehingga selalu ada petugas. Selama ini ada tim patroli dengan pos di pintu masuk danau, sekitar 7 kilometer dari areal parkir.

Tiap tahun, ujar Mulyani, di lingkungan Balai TN Kelimutu juga selalu dijalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan. Program yang sudah berjalan, antara lain, program budidaya jahe, sayur-sayuran, buah-buahan, dan pembuatan kain tenun.

”Namun, terkesan masyarakat di sekitar kawasan itu pasif. Pemkab Ende, saya kira, juga perlu memberikan pelatihan, seperti untuk pembuatan kerajinan atau cendera mata, terutama pada masyarakat di dalam kawasan Kelimutu,” tutur Mulyani.

Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende Juliana Puka menjelaskan, dalam hal penataan badan jalan dan longsoran batu di Waturaka, diperlukan kerja sama lintas sektoral. ”Karena itu merupakan jalan kabupaten,” kata Juliana, yang juga menyinggung minimnya dana APBD untuk promosi Danau Kelimutu.

Menurut dia, dari APBD 2011, untuk operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ende dialokasikan cuma Rp 600 juta (untuk sekretariat dan empat bidang). Bidang yang ditangani Juliana hanya mendapat dana Rp 35 juta.

”Jadi, yang bisa kami lakukan dengan dana ini sebatas pengadaan bahan promosi, seperti brosur dan peta, serta pembuatan majalah,” katanya.

Secara administratif, kawasan TN Kelimutu berada di lima kecamatan di Kabupaten Ende. Dengan demikian, dari sektor pariwisata saja, Pemkab Ende turut menikmati dampak ekonomi dengan keberadaan Danau Kelimutu. Karena itu, selayaknya Pemkab Ende turut mendukung pengelolaan obyek wisata tersebut.