Berjibaku di Trans-Kalimantan

Lalu, mengapa tidak ditambah dari APBD Kaltim. ”Kalau jalan nasional tidak boleh pakai APBD,” kata Awang.

Awang pun mengeluh. ”Jika jalan rusak, yang disalahkan gubernur. Jika yang rusak di kabupaten, yang disalahkan bupati. Padahal, itu kan dari APBN,” katanya.

Meskipun jalan trans-Kalimantan yang menjadi sandaran harapan banyak warga rusak parah, Awang justru ngotot untuk membangun Jalan Tol Samarinda-Balikpapan sepanjang 99 km. Demi percepatan pembangunan, ia mengarahkan penggunaan APBD sekitar Rp 2 triliun dari total dana yang dihabiskan Rp 6,2 triliun.

Padahal, Kementerian Kehutanan telah menolak pengajuan pembangunan jalan tol yang akan membelah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sepanjang 24 km dan Hutan Lindung Manggar sepanjang 8 km.

Namun, Awang bergeming pada rencananya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Mudiyat Noor, heran dengan sikap Awang yang mantan Bupati Kutai Timur itu. ”Siapa yang mau tanggung jawab jika tol ada apa-apa. Kenapa tidak memperbaiki jalan trans-Kalimantan saja. Tol itu kan paling yang menikmati pengusaha dan pejabat yang bolak-balik Balikpapan-Samarinda,” tutur Mudiyat.

Sekadar perbandingan, tol itu akan makin memudahkan orang bolak-balik Samarinda-Balikpapan yang jaraknya melalui jalan konvensional 115 km. Lalu, bagaimana dengan ruas jalan lain di provinsi itu? Terdapat 10 kabupaten dan empat kota di Kaltim, dan apa jalanan mulus hanya demi dua kota itu?

Koordinator Truk Star Cargo, Ridwan, mengakui, jalan nasional ruas Samarinda-Balikpapan masih cukup layak untuk dilewati. Dia berpendapat, Pemprov Kaltim sebaiknya memperbaiki ruas jalan trans-Kalimantan, terutama di ruas Sangatta (Kutai Timur)-Berau yang kondisinya rusak parah. Star Cargo, misalnya, harus menempuh ruas jalan sepanjang sekitar 300 kilometer tersebut selama lebih dari 24 jam. Padahal, waktu tempuh normal hanya 9-11 jam.

Polemik soal ini baru seputar ruas antarkota/kabupaten, belum antarkecamatan dan antardesa. Sampai kapan warga Kaltim terus berjibaku di jalan raya? (PRA/ILO)