Kuota BBM Tetap Jebol

JAKARTA, KOMPAS - Program pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi yang hanya diberlakukan untuk kendaraan bermotor milik pemerintah tidak berdampak signifikan. Kuota BBM bersubsidi tetap akan jebol sehingga cadangan risiko fiskal akan tersedot untuk menutupinya.

Pemerintah berniat menerapkan program pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per akhir Mei ini. Program itu antara lain kendaraan bermotor milik pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta BUMD dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. Juga akan diterapkan satu hari sepekan bebas konsumsi BBM bersubsidi.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani di Jakarta, Minggu (6/5), menyatakan, program pemerintah tersebut tidak akan signifikan menahan laju pembengkakan subsidi. Alasannya, jumlah kendaraan bermotor milik pemerintah relatif sedikit dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

”Kapan lagi pemerintah akan beralih kalau tidak dimulai dari sekarang. Jika semua ditunda, akhirnya program kebijakan energi akan terlambat. KEN berharap mobil pribadi juga dibatasi. Jadi, menurut saya, akan ada banyak hal membahayakan karena banyak ketidakpastian yang ditimbulkan akibat kebijakan pemerintah ini,” kata Aviliani.

Ketidakpastian yang dimaksud Avilaini antara lain berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN menjadi tidak bisa diprediksi karena hampir bisa dipastikan konsumsi BBM bersubsidi jebol dari kuota. APBN-Perubahan 2012 menetapkan kuota 40 juta kiloliter.

Ujungnya, ujar Aviliani, adalah defisit bertambah. Jika ini sampai terjadi, tingkat kepercayaan investor juga menjadi berkurang. Ketidakpastian lainnya adalah manakala permintaan tambahan kuota lewat persetujuan legislatif, jika kuota jebol, dipastikan tidak akan mudah. ”Pemerintah juga tidak bisa membangun transportasi massal dan infrastruktur lain karena anggaran tidak memungkinkan akibat tersedot untuk menutupi pembengkakan subsidi. Padahal, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur.”

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto, Minggu, menyatakan, dengan asumsi konsumsi BBM bersubsidi tumbuh 6-8 persen dari realisasi tahun lalu sebesar 41,69 juta kiloliter, tahun ini konsumsi BBM bersubsidi akan berkisar 44-45 juta kiloliter.

”Jika pun pembatasan BBM bersubsidi tidak dibatalkan, kuota BBM bersubsidi tetap akan jebol,” ujarnya. Realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa mencapai 45 juta kiloliter.

Dengan penundaan pembatasan, sudah pasti kuota akan jebol lebih besar. Lima langkah penghematan BBM bersubsidi yang dikatakan pemerintah sebagai kebijakan baru dan diklaim sebagai pengganti pembatasan BBM bersubsidi kemungkinan hanya akan sedikit mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, maksimal sekitar 150.000 kiloliter.

(LAS/EVY/PRA/JON)