Mendambakan Pusat Kuliner Halal di Kota Bogor
Namun, apakah memang jumlah PKL di Kota Bogor sekitar 10.000? Bima yang mulai menjabat Wali Kota Bogor lima bulan lalu sedikit sangsi. Pasalnya, jumlah PKL bisa berubah drastis. Misalnya, saat Ramadhan dan Idul Fitri, jumlah PKL bisa melonjak dan membuat Kota Bogor seluas 11.850 hektar terasa sesak dan macet.
Mungkin sudah jadi tabiat PKL suka menyerobot prasarana umum (jalan, trotoar, saluran air), susah diatur dan ditata, serta bikin lalu lintas semrawut dan macet.
Rezim Bima-Usmar yang dilantik pada 7 April 2014 mendapat warisan lumayan soal PKL. Ada modal cukup baik, yakni terdapat 14 lokasi binaan yang cuma mampu menampung tidak sampai 2.000 PKL. Artinya, masih ada minimal 8.000 PKL yang harus ditata. Lagi pula, penataan PKL menjadi satu dari lima program prioritas.
Sejumlah terobosan sudah dilakukan. Bima-Usmar menertibkan Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Mayor Oking, Jalan Roda, dan Jalan MA Salmun dari PKL. Mereka juga mendirikan Pasar Devris untuk PKL makanan-minuman di Jalan Veteran.
Kawasan di Jalan Veteran cukup dikenal sebagai sentra PKL penjual doclang, kupat tahu, pesor, bubur ayam, ayam goreng, sate ayam, atau nasi goreng. Masalahnya, PKL enggan masuk ke Pasar Devris. Akibatnya, trotoar dan badan Jalan Veteran tetap ”terokupasi” karena diserobot oleh PKL dan parkir pengunjung.
Ibarat pencet balon
Lalu lintas macet pun mengundang gerundelan pemakai jalan. Penertiban kawasan dari PKL, kata Bima, seperti memencet balon. Ditekan di satu sisi, sisi lain menggelembung. PKL di Jalan MA Salmun ditertibkan, PKL pindah dan menyesaki jalan-jalan lainnya.
Artinya, penertiban tanpa dibarengi dengan ketersediaan tempat penampungan akan menjadi strategi gagal. Di sisi lain, pemerintah tidak cukup mampu dengan anggaran sendiri membangun semua lokasi penampungan.
Bank Syariah Mandiri
Mungkin ini yang menjadi salah satu dasar Pemerintah Kota Bogor mau diajak kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. Dua pihak sepakat menandatangani nota kesepahaman (MOU) di Balai Kota Bogor, Selasa (9/9/2014). MOU berisikan kerja sama pemanfaatan fasilitas layanan perbankan untuk pegawai negeri sipil dan masyarakat umum.
Suasana santap siang di Grand Garden Cafe & Resto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/9/2014).Bima mengatakan, sebagian dari sisa anggaran 2013 yang Rp 292 miliar akan disimpan di BSM. Dana yang disebut silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) itu bisa disalurkan untuk pembiayaan program, misalnya untuk penataan dan pemindahan PKL.
Menurut Bima, pembangunan pusat kuliner halal diperlukan sebagai salah satu strategi menata PKL. Di Kota Bogor ada sejumlah lokasi yang muncul atau berubah menjadi sentra kuliner, misalnya di sepanjang Jalan Achmad Sobana (Jalan Bangbarung Raya). Dulu, kawasan ini adalah deretan rumah atau kanto. Kini, deretan bangunan di situ berubah fungsi menjadi toko, warung, kedai, kafe, dan restoran.
Menurut Bima, bisa saja pusat kuliner halal dibangun di Bangbarung. Di Bangbarung juga ada satu lokasi binaan untuk PKL. ”Bisa dibangun di lahan baru atau mengoptimalkan lokasi binaan,” katanya.
Pilihan lainnya adalah mengoptimalkan fungsi pasar-pasar tradisional entah sebagian atau seluruhnya menjadi pusat kuliner halal seperti Pasar Devris. Di awal masa kepemimpinan, Bima-Usmar pernah mengunjungi Pasar Sukasari (Pasar Gembrong) di Jalan Siliwangi. Bagian atap bisa untuk menampung 100-200 PKL. Namun, kompleks itu harus dibangun ulang sebab konstruksi sudah rapuh.
Bima juga perlu ingat tentang salah satu strategi menata PKL yang pernah diutarakannya. ”Urutannya ialah revitalisasi, relokasi, redistribusi, dan represif. Urutan tidak dibalik,” katanya pada awal April 2014.
Kalau demikian, strategi yang harus diwujudkan adalah menyiapkan banyak lokasi kemudian mendata dan memindahkan PKL. Selanjutnya menyebarkan PKL ke lokasi-lokasi binaan agar tidak terkonsentrasi. Langkah selanjutnya adalah penindakan tegas. Tindakan represif dalam jangka panjang diteruskan dan ditingkatkan menjadi seleksi.
Artinya, hanya pedagang ber-KTP Bogor yang diutamakan dalam berusaha.
Bogor lekat kuliner
Direktur Utama BSM Agus Sudiarto mengatakan, pembangunan pusat kuliner halal cocok bagi Kota Bogor. Alasannya, Kota Hujan yang berpenduduk 1 juta jiwa ini cukup dikenal sebagai tujuan wisata, terutama kuliner. Kota Bogor memiliki beberapa kuliner khas antara lain toge goreng, soto mi, soto kuning, laksa, doclang, pesor, karedok, uli jepret, uli bakar, comro, misro, es pala, es pala kelapa, es pala cincau, asinan, dan roti atau martabak unyil (mini). ”Jika lokasi dan PKL sudah ditentukan, kami siap mendanai pembangunannya,” kata Agus. Besarnya dana yang disiapkan untuk pembangunan pusat kuliner halal masih perlu dibicarakan lagi.
Sop ikan patin dan gurami bakar merupakan salah satu menu andalan Restoran Tumbar Jinten, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Foto diambil pada Selasa (8/4/2014).Maksudnya, jika berhasil, BSM pasti tertarik untuk menanamkan modal dalam pembangunan sentra PKL dan menjadi mitra PKL dalam skema kredit penguatan modal.
Kota Bogor merupakan daerah tingkat dua ke-47 yang menjalin kerja sama dengan BSM. Di kabupaten/kota lainnya, BSM juga siap bermitra dalam program penataan PKL.
Jika impian ini tercapai, yang ”mereguk” nikmatnya tentu juga sebagian warga Ibu Kota (Jakarta) yang mungkin sudah pegal bermacet-macet ke arah kawasan Puncak. Untuk urusan ”goyang lidah”, Kota Bogor tengah bersiap mengatasinya. (Ambrosius Harto Manumoyoso)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
