Polemik Tarik Menarik Kuasa "Surga Wisata" di Kuningan Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Di balik bentang alam Kuningan yang luar biasa, ternyata terselip beberapa permasalahan pengelolaan destinasi wisata daerah. Salah satunya ada di perebutan lahan kawasan Gunung Ciremai.

Gunung Ciremai yang merupakan primadona alam di Kuningan, Jawa Barat kian mengeluarkan potensi-potensi wisata cantiknya. Puluhan air terjun, dan bumi perkemahan bersanding apik.

Belum lagi perbukitan, tebing-tebing batuan cantik, desa wisata yang ramah, hingga adanya hewan endemik jadi aset yang diperebutkan di sana. Tak heran Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berebut simpati dengan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

Semenjak turunnya Ketetapan Menteri Kehutanan nomor 424 tahun 2004, tentang zonasi Kawasan Konservasi Gunung Ciremai, kendali "surga wisata" itu, jatuh ke tangan TNGC. Pemkab Kuningan pun harus rela melepas perlahan lebih dari sembilan destinasi wisata di sana, yang sudah mereka bangun bertahun-tahun.

Baca juga : Pemkab Kuningan Minta Pusat Kembalikan Hak Pengelolaan Tempat Wisata

"Masalahnya karena kewenangan saja, saya rasa itu berlebihan semua lahan Perhutani diserahkan pengelolaannya. Karena di sana kan ada titik-titik wisata yang potensial," ujar Bupati Kuningan, Acep Purnama saat dikunjungi KompasTravel bersama Kementerian Pariwisata di rumah dinasnya, Sabtu (23/12/2017).

SENDY ADITYA SAPUTRA Obyek wisata Ikan Dewa di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Ia menilai semenjak beralihnya hak pengelolaan tersebut, banyak penurunan yang dialami pariwisata Kabupaten Kuningan. Mulai pendapatan sektor pariwisata turun drastis, harga tiket naik, hingga infrastruktur kurang berkembang.

"Jauh sekali pendapatan kita dari sektor pariwisata turunnya, hak kita untuk mengembangkan juga sangat dipersulit. Kita juga bisa kok melakukan konservasi sambil mengelola wisatanya," ungkap Jaka, Kepala Disporapar Kabupaten Kuningan, dalam kesempatan yang sama.

Baca juga : Surga Wisata Kuningan di Balik Gunung Ciremai

Menurutnya, untuk memperoleh hak kelola obyek wisata, Pemkab Kuningan kerap merasa dipersulit, baik di tingkat pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Koperasi dan Penanaman Modal (BKPM).

Sementara itu, pihak TNGC membenarkan jika ia mengelola lebih dari sembilan kawasan wisata. Bahkan total ada 54 kawasan wisata di 45 desa di Kuningan dan Majalengka, yang masuk ke zonasi TNGC.

"Semua wisata itu di dalam kawasan zona pemanfaatan. Di luar kawasan itu kewenangan pemerintah daerah," kata Mufrizal, PLT Kepala TNGC saat dihubungi KompasTravel, Rabu (27/12/2017).

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Objek Wisata Cigugur, Terapi Ikan Dewa

Mufrizal mengatakan, fokus dari destinasi yang dikelola TNGC ialah ke arah konservasi dan ecotourism, bukan mass tourism. Eco tourism yang dimaksud juga melibatkan banyak warga untuk operasionalnya.

"Kita gak perlu banyak pengunjung, tapi eko wisata lah. Pengunjung bisa menikmati ini itu, masyarakat bisa menjual juga," kata Mufrizal kepada KompasTravel.

Ia mengatakan, walaupun eco tourism pihak TNGC mengklaim telah mendatangkan banyak manfaat. Melihat dari data (Penerimaan Negara Bukan Pajak) PNBP yang melebih target tahun 2017.

"Total PNBP tahun 2017 hingga November 2017 ada Rp 2,549.732 milyar dari ke 54 (obyek wisata) itu, targetnya cuma Rp 1,1 miliar melebihi banyak. Artinya masyarakat pun mengelola wisata itu bisa berkontribusi untuk Negara, tak perlu minta pemerintah atau swasta," ujarnya.

KOMPAS.COM / MUHAMMAD IRZAL ADIAKURNIA Curug Putri, salah satu destinasi wisata di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. Destinasi ini termasuk salah satu dataran tinggi Kuningan, Jawa Barat.

"PNBP uangnya langsung ke Kemenkeu. Tapi warga juga ada persenan jatah untuk mereka, lalu kegiatan sosialnya, juga pembangunan," ujar Mufrizal.

Ia mengklaim, dari pembagian pendapatan tersebut, masyarakat bisa dapat Rp 3-5 juta per bulan, tiap kepala keluarga. Tujuannya agar masyarakat sejahtera, hutan pun lestari.

Namun hal yang berbeda pernah terjadi di Obyek Wisata Cibulan, Kuningan. Obyek wisata tertua di Kuningan sejak 1850 itu malah di demo warga setelah akan diambil alih kepengurusannya oleh TNGC.

"Tadinya (Obyek Wisata Cibulan) di kuasai (TNGC) cuma digugat oleh masyarakatnya. Ahirnya tetap dikelola oleh desa," ungkap Jaka, saat kembali dihubungi KompasTravel, Rabu (27/12/2017).

Menilik data Kementerian Pariwisata, wisatawan yang datang ke Kuningan tahun 2016 hanya sebesar 100-200 orang.

KOMPAS.com/Muhammad Irzal Adiakurnia Wilayah areal tanah Gedung Perundingan Linggarjati ini seluas 2,4 hektar,berada di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan.

Semua Bergantung ke Pemerintah Pusat

Sampai saat ini, meski masih terjadi lobi dan gugatan, sementara jalan tengah diambil oleh keduanya. Dari sembilan aset wisata potensial, setengahnya tetap dikelola TNGC, dan sisanya oleh Pemkab dan Desa setempat.

"Jadi peraturannya, kan hak kelola wisata di kawasan konservasi harus dari BUMN, maka Pemda buat lah itu PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha). Baru bisa mengelola wisata di Ciremai," ungkap Mufrizal.

Menyoal pembagian destinasi tersebut, ia mengatakan sesuai usulan proposal masing-masing. Proposal yang diajukan Dinporapar akan melalui peninjauan teknis oleh TNGC, sebelum ke BKPM pusat. Penentuan menurutnya ada di BKPM.

PDAU sendiri, kini mengelola obyek wisata Balong Cigugur, ada Balong Dalem, dan Cipaniis-Singkup.

Bupati Kuningan, Acep Purnama mengatakan akan terus melobi DPRD, untuk mengembalikan lagi hak-hak wisatanya, ke pemerintah daerah Kabupaten Kuningan.

"Harapannya departemen tidak memungut penghasilan dari sektor wisata. Apalagi jumlah PNBP untuk kabupaten kecil seperti Kuningan, tidak perlu sebesar itu. Mending untuk pengembangan wisata daerahnya," ujar Jaka.

Terakhir, ia meminta KLHK untuk memberikan kemudahan. Menurutnya, TNGC amat mempersulit, dengan membatasi kewenangan.