Tahu, Kenapa Biaya Berobat Mahal dan Komersil?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini Indonesia belum memiliki sistem pelayanan kedokteran terpadu dengan sistem rujukan. Akibatnya, pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi teramat mahal dan komersil.

Demikian disampaikan dr. Gatot Soetono MPH, Ketua Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu dengan Sistem Rujukan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia di acara Dialog Interaktif terkait BPJS, Senin, (25/6/2012), di Jakarta.

"Kenapa saat ini pelayanan kesehatan kita begitu tinggi? Jawabannya karena kita terlambat meregulasi sistem pelayanan kedokteran," katanya.

Gatot menyampaikan, saat ini Indonesia hanya memiliki sistem undang-undang rumah sakit, belum memiliki suatu undang-undang sistem pelayanan kesehatan. Padahal, kata Gatot, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mencanangkan seluruh negara untuk membangun sistem pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan primer untuk menekan tingginya biaya pelayanan kesehatan.

"Artinya, setiap penduduk seyogianya masuk ke sistem pelayanan kesehatan melalui pelayanan primer. Layanan primer bisa diartikan puskesmas atau kalau swasta dokter umum," ujarnya.

Tetapi, kondisi saat ini masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan sistem pelayanan kedokteran sehingga terjadilah komersialisasi besar-besaran. Ketidaktahuan ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk membuat layanan kesehatan tersier menjadi kebutuhan dasar, yang berimbas terhadap tingginya biaya kesehatan.

"Sekarang, masyarakat yang punya uang tidak mau lagi pergi ke dokter umum dan lebih memilih langsung berobat ke dokter spesialis. Bahkan, banyak ibu malu melahirkan di bidan dan lebih memilih dokter spesialis kandungan. Ini adalah bentuk komersialisasi kedokteran yang begitu kuat," jelasnya.

Seharusnya, lanjut Gatot, masyarakat wajib mengakses pelayanan kesehatan primer terlebih dahulu. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, barulah pasien dapat dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi, yakni spesialis atau subspesialis. Inilah sistem yang sesungguhnya dianjurkan WHO, yang sudah dianut oleh hampir semua negara kecuali Indonesia.

Sistem layanan kesehatan yang berorientasi pada tenaga spesialis atau subspesialis pada akhirnya akan berimbas pada profesi kedokteran itu sendiri, yang akan membuat kesenjangan antara dokter umum dan spesialis. Padahal, Indonesia saat ini membutuhkan suatu pelayanan primer yang handal dan canggih.

Mirisnya, seringkali ada anggapan di masyarakat, bahwa pelayanan primer seperti misalnya Puskesmas dikonotasikan sebagai layanan untuk orang miskin.