Dongkrak Pariwisata, Kemenpar Ajak Daerah Berpartisipasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu aplikasi Indonesia Incorporated dalam pariwisata ialah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat memberikan pemasukan besar bagi daerah maupun negara.

“Langkah tersebut akan giat dilaksanakan pada tahun ini untuk mendongkrak sektor pariwisata. Dengan incorporated, nanti kita akan asisteni untuk membentuk zona KEK di tiap daerah,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam sambutan peresmian Forum Kerjasama Pariwisata Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (FK-PPDSI) di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, yang dihadiri KompasTravel, Senin (7/3/2016).

Menurut Arief, di Indonesia saat ini ada delapan zona KEK yang telah terbangun, di mana tiga di antaranya merupakan kawasan pariwisata, yaitu Morotai (Maluku Utara), Tanjung Lesung (Banten), dan Mandalika (NTB).

Pemerintah menargetkan pada 2019 ada penetapan 17 KEK baru, dengan 10 KEK dari sektor pariwisata. Saat ini baru selesai terbentuk satu KEK pariwisata baru, yaitu Tanjung Klayar, Banten yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional.

“Sebenarnya saya ingin 100 KEK yang terbangun, karena Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Indonesia yang merupakan cikal bakal KEK ada 222 tempat di Indonesia. Jika kita hanya bisa membangun 10 KEK dalam 5 tahun masa jabatan kita maka butuh 100 tahun untuk membangun pariwisata Indonesia,” ujar Arief Yahya.

Menpar menambahkan, terlalu lama untuk membangun 222 KEK dalam waktu satu abad. Oleh karena itu butuh akselerasi yang diwujudkan dengan Indonesia Incorporated. Maka dari itu Kementerian Pariwisata membuat langkah-langkah kerja sama dari pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota.

Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan para bupati untuk mengusulkan pembangunan semacam KEK di setiap wilayahnya. Nantinya KEK tersebut akan dipilih oleh provinsi untuk dibantu dan diajukan ke Kemenpar agar mendapatkan bimbingan.

“Kemenpar sendiri sebenarnya telah memberikan instruksi tertulis kepada para gubernur agar mengirimkan tiga KEK dari tiap wilayahnya. Ada 34 provinsi di Indonesia, jika ini dilakukan dengan konsisten, maka dalam satu term (masa jabatan menteri) akan ada 120 KEK terbangun,” kata Arief Yahya.

Namun, Arief menyesalkan karena sampai saat ini belum ada yang mengusulkan KEK dari tiap provinsi tersebut. Kemenpar berharap para gubernur mulai berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk mengusulkan, agar tidak terjadi kekecewaan jika melihat kementerian membantu wilayah lain yang sudah mengajukan terlebih dahulu.

Arief mengatakan akan membantu seluruh persyaratannya bagi yang mengajukan KEK tersebut. “Ada sekitar 15 persyaratan. Untuk kawasan yang akan diajukan menjadi KEK akan dibantu oleh Kementerian Pariwisata seluruh persyaratannya,” ujar Arief.

"Salah satu syaratnya yaitu memiliki luas tanah sekitar 500 hektar yang sudah clear and clean," sambungnya.

Menpar mencontohkan luas lahan clear and clean tersebut kurang lebih seperti di Nusa Dua Bali, yang luasnya mencapai 350 hektare lebih. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.