Bali Akan Wajibkan Turis Asing Bayar Rp 150.000, Bagaimana dengan Destinasi Lain?

KOMPAS.com - Mulai tahun 2024, wisatawan mancanegara (wisman) yang hendak ke Bali direncanakan wajib membayar pungutan sebesar 10 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 150.000.

Terkait hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memahami adanya kekhawatiran jika wacana mengenai pungutan untuk wisman di Bali akan berdampak ke destinasi wisata lainnya di Indonesia.

Baca juga:

• Turis Asing ke Bali Wajib Bayar Rp 150.000 pada 2024
• Turis Asing ke Bali Wajib Bayar Rp 150.000, Kadispar: Masih Kita Usulkan ke DPRD

"Saya tahu ada kekhawatiran di setiap daerah nanti akan menerapkan tambahan pungutan. Sementara untuk Bali, retribusi ini dibuat berdasarkan Undang-undang (UU)," ujar Menparekraf dalam Weekly Press Briefing di Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Dia berendapat, harus ada nilai lebih jika suatu destinasi ingin menetapkan retribusi atau pungutan terhadap wisatawan.

Baca juga: Bali Mau Kejar Angka Turis China Balik ke Era Sebelum Pandemi

"Retribusi atau pungutan ini memang sudah dilakukan di destinasi-destinasi lainnya. Tapi Bali sudah menjadi top of mind. Apakah daerah lain sudah ada di dalam tahap tersebut?" sambungnya.

Dok. Pixabay/wandemokkori Ilustrasi Pantai Sanur di Kota Denpasar, Bali.

Hal tersebut, tambahnya, perlu dikaji secara mendalam dan nantinya akan dipertimbangkan.

Sebelumnya dilaporkan oleh Kompas.com, Senin (17/7/2023), rencana biaya retribusi ke wisman di Bali masih dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pungutan Wisatawan Asing, sesuai amanat UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali.

Baca juga:

• Kunjungan Wisman ke Bali Capai 2,3 Juta Sepanjang 2023
• ANOC World Beach Games di Bali Batal, Potensi Devisa yang Hilang Rp 198,17 Miliar

Biaya tersebut akan digunakan untuk melestarikan budaya, tradisi, alam, serta lingkungan di Pulau Dewata.

"Saat ini, baru Bali yang kami fasilitasi. Namun akan kami pastikan bahwa retribusi ini berdasarkan regulasi, sosialisasi, dan edukasi yang tepat," pungkasnya.

Baca juga: Kadispar Tanggapi WNA yang Mengaku Diperas Petugas Imigrasi di Bali