BPS Diminta Revisi Metodologi Pendataan Jumlah Wisman ke NTT

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Marius Ardu Jelamu meminta kepada pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) pusat untuk segera merevisi metodologi pendataan jumlah wisatawan asing yang masuk ke NTT.

Hal itu dimaksudkan agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait berapa banyak jumlah wisatawan asing dan juga wisatawan domestik yang setiap hari berkunjung ke NTT.

"Wisatawan asing yang mengunjungi NTT setiap saat meningkat tajam dengan kenaikan hingga 35 persen. Saya juga mau meluruskan data beberapa waktu lalu yang dikeluarkan oleh BPS ternyata setelah kita teliti secara benar, tidak hanya 16.000 tapi antara 80.000 sampai 90.000 ribu wisatawan asing yang masuk ke NTT dari berbagai pintu," kata Marius kepada KompasTravel, Jumat (21/10/2016).

(BACA: Carter Pesawat, 40 Turis Australia Kunjungi NTT)

Marius mengaku, sudah berkoordinasi dengan kepala BPS NTT soal pendataan turis yang masuk ke NTT.

Menurut Marius, pihak BPS hanya mengambil sampel di hotel-hotel berbintang saja, sementara hotel melati dan motel serta losmen, termasuk bacpaker dan di rumah warga tidak didata sehingga banyak sekali wisatawan tidak terdata secara lengkap.

"Saya harapkan BPS Pusat dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta bisa mengubah kembali sejumlah item dan metodologi pendataan ini. Karena setelah kita lihat di lapangan, ternyata jumlah wisatawan melebihi apa yang didata oleh BPS," jelasnya.

KOMPAS/DWI AS SETIANINGSIH Tim Wondernesia, Selasa (19/1/2016), menikmati makan siang di pinisi yang melintasi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

"Kita juga mendorong pemerintab kabupaten dan kota yang langsung berada di destinasi wisata supaya bisa mendata sendiri tamu yang masuk sehingga tidak bergantung dari data yang ada di BPS, kemudian melaporkan ke kita di provinsi," ucapnya.

Marius juga mengimbau kepada para pemilik hotel yang ada di NTT agar memberikan data yang riil terkait jumlah wisata.

"Jangan yang tidur 100 orang di hotel, mereka hanya beri tahu 50 orang saja, dengan alasan untuk menghindari pajak," katanya.