Manajemen Krisis Pariwisata Gunung Selama Corona, Bangun Kewaspadaan

Sekretaris Jenderal APGI Rahman Mukhlis mengungkapkan, peran aktif akan dilakukan selama tanggap darurat corona berlangsung mulai Maret hingga Mei 2020.

Menurut Mukhlis, ada tiga tahapan manajemen krisis kepariwisataan yang dilakukan APGI.

"Pertama, tahap tanggap darurat. Tahap ini kita tiga bulan dari Maret sampai Mei yang mana poin utamanya kita sedang bangun awareness, kewaspadaan, kesiapsiagaan, tentunya sesuai protokoler pemerintah," kata Rahman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/4/2020).

Lanjutnya, membangun awareness atau kewaspadaan tersebut dikhususkan untuk mengurangi dampak virus corona dari segi kesehatan terlebih dulu.

Oleh karena itu, menurut dia, APGI telah melakukan penutupan sementara semua kegiatan APGI, termasuk menutup dan memberhentikan bisnis wisata gunung sementara waktu.

Dalam survei yang digelar APGI, potensi jumlah trip wisata gunung yang batal karena dampak Covid-19 adalah 9.405 trip dalam setahun.

Selain itu, potensial jumlah omzet industri wisata gunung yang hilang karena dampak Covid-19 adalah Rp 290 miliar dalam setahun.

"Jadi kita kumpulin dan laporkan apa-apa saja yang menjadi dampak corona bagi anggota APGI," lanjutnya.

Dalam survei yang sama, tercatat potensial jumlah tenaga kerja industri wisata gunung yang terkena dampak ekonomi Covid-19 adalah 5.225 tenaga kerja. Adapun potensi daya tahan pemandu gunung akibat Covid-19 adalah tiga bulan.

Selanjutnya, tahapan ketiga manajemen krisis APGI adalah koordinasi dengan pemangku kepentingan pusat maupun daerah.

Rahman mengatakan, koordinasi tersebut akan membahas apa saja yang bisa dikolaborasikan antara pemangku kepentingan pusat dan daerah dengan pelaku pariwisata.

Ia juga memastikan kegiatan internal dan eksternal APGI tetap berjalan selama wabah virus corona, terutama untuk menanggulangi dampak dari wabah virus.

"Secara internal di masa tanggap darurat ini, kita tetap dalam artian menjaga anggota untuk komunikasi melalui WhatsApp, e-mail, video meeting," kata Rahman.

"Dalam pembicaraan tersebut ada sharing tentang hal umum, kesehatan, sharing materi. Jadi tetap jalan secara internal," lanjutnya.

Ada empat koordinasi APGI dengan stakeholder dalam mendukung dunia usaha, yakni menyiapkan data anggota untuk jaring pengaman sosial.

"Contohnya yaitu program Kartu Pra-Kerja dari pemerintah. Kemudian, kita akan koordinasikan tentang pelatihan online untuk anggota. Namun, harus ada dukungan fasilitas program dari pemerintah," jelasnya.

Selain itu, APGI akan memberikan paket wisata yang bisa digunakan anggota. Namun, harus mendapat dukungan pembelian paket wisata di depan dari pemerintah.

"Jadi kami usulkan juga program ke pemerintah tentang pembelian paket wisata di depan oleh pemerintah yang nanti dapat digunakan setelah Covid-19 reda. Pasca-tanggap darurat, kami akan mengadakan event promosi," lanjutnya.

APGI juga akan melakukan jejaring eksternal advokasi untuk meminta dukungan relaksasi keuangan, misalnya pajak, retribusi, dan perbankan.