Pemerintah Pilih Work From Bali di Kawasan Nusa Dusa, Mengapa?

KOMPAS.com - Program work from Bali (WFB) yang sedang direncanakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tengah dipertanyakan masyarakat.

Mereka mempersoalkan, mengapa pemerintah hanya memilih kawasan Nusa Dua, Bali sebagai tempat dilaksanakannya program ini.

Dilansir dari Kompas.com, Sabtu (22/5/2021), beberapa warganet mengeluhkan kebijakan itu. Salah satunya akun @Beta Maluku yang mempertanyakan bagaimana dengan daerah lainnya?

Ada pula, @Ito Warsito yang mengatakan " Bali mulu, pariwisata lainnya juga banyak yang lebih down."

Terkait hal tersebut, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation atau Bali Tourism Development Corporation (ITDC) mengatakan bahwa kawasan Nusa Dua di Bali merupakan salah satu daerah yang berada dibawah naungan ITDC.

Menurutnya, dengan begitu kawasan Nusa Dua akan lebih mudah dipantau daripada kawasan lain.

"Kami mengelola kawasan Nusa Dua. Di sana ada seluruh manajemen, dan kami melakukan beberapa upaya di Nusa Dua untuk memastikan bahwa kawasan ini aman, dan menerapkan protokol Covid-19," ujar Arie dalam virtual konferensi pers, Sabtu (22/5/2021).

Pihaknya juga sudah melakukan vaksinasi bagi para pekerja pariwisata di Nusa Dua, sehingga hal ini akan meningkatkan rasa percaya pengunjung terhadap keamanan di kawasan Nusa Dua.

"Saat ini sedang berlangsung vaksinasi tahap kedua. Data kami sampai dengan kemarin sudah ada 1.541 pekerja di Nusa Dua," ucap Arie.

Ia melanjutkan, 25 persen dari 29 hotel yang ada di kawasan tersebut sudah mendapatkan sertifikasi CHSE dari Kemenetrian Perekonomian dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), sehingga memastikan prokes di kawasan Nusa Dua tetap terjaga.

Arie pun menjelaskan bahwa pariwisata di Bali memang sangat terpuruk saat ini akibat pandemi Covid-19. Ada 5.000 lebih kamar hotel di Nusa Dua yang kondisinya sama memprihatinkannya dengan hotel-hotel lainnya di kawasan Bali.

Akibat lumpuhnya sektor pariwisata di kawasan itu, ia mengatakan mayoritas masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata sampai harus mengalami pengurangan pendapatan.

Arie berharap adanya program WFB dari pemerintah ini setidaknya dapat mengaktifkan kembali pariwisata di Bali.

"Ini satu program stimulus. Kita pikir cukup baik untuk kebangkitan pariwisata di Bali. Dan juga harapannya, nanti program ini diikuti bukan hanya di Nusa Dua, tetapi diseluruh pulau Bali dan destinasi-destinasi wisata lainnya," ucap Arie.

Pariwisata di Bali saat ini

Melansir dari Kompas.com, sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R M Manuhutu mengatakan bahwa saat ini banyak hotel-hotel yang beroperasi di Bali dengan okupansi minimum atau kurang dari 10 persen.

Menurutnya dengan okupansi hotel yang hanya terisi 10 persen, hotel-hotel di Bali kesulitan membayar gaji karyawan, bahkan perawatan hotel.

"Akomodasi di Bali terdapat 140.000 kamar, bayangkan kalau 140.000 itu hanya terisi kurang dari 10 persen. Artinya, banyak tenaga kerja yang ada di Bali tidak bekerja selama 10-14 bulan," kata Odo dalam konferensi pers virtual, Sabtu (22/5/2021).

Ia melanjutkan bahwa untuk sebuah hotel bisa membayar biaya perawatan, paling tidak occupancy rate harus mencapai 30-40 persen.

Sementara itu, selama berbulan-bulan, occupancy rate hotel-hotel di Bali hanya di kisaran 8-10 persen. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi para pekerja di sektor perhotelan. 

Work From Bali

Diberitakan Kompas.com, Sabtu (22/5/2021), pemerintah berencana merancang program bekerja dari Bali (Work from Bali) yang difasilitasi negara untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Terdapat 7 kementerian yang dikomandoi Kemenko Maritim, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi.

Namun, tak semua ASN/PNS yang bisa bekerja dari Bali. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu mengatakan, kemungkinan hanya 25 persen ASN tiap kementerian yang diizinkan bekerja dari Bali.