Bhutan Akan Kembali Dibuka untuk Turis Mulai 23 September 2022

KOMPAS.com - Bhutan akan dibuka kembali untuk wisatawan mulai Jumat (23/9/2022), dengan lebih menekankan aspek pariwisata berkelanjutan yang telah diperbarui. 

Sektor pariwisata negara tersebut akan mengalami perubahan dan berfokus ke tiga elemen kunci, yakni infrastruktur serta layanan, pengalaman berwisata, dan dampak lingkungan dari sektor pariwisata.

Salah satu bentuk berubahan adalah standar untuk para pelaku pariwisata, meliputi hotel, pemandu, tour operator (operator tur), dan pengemudi.

Mereka akan wajib menjalani proses sertifikasi sebelum melayani wisatawan. Para pekerja juga diimbau untuk turut serta dalam program keterampilan (skilling dan reskilling) guna meningkatkan kualitas layanan.

"Pandemi Covid-19 memberi kami kesempatan untuk mengatur ulang - untuk berpikir kembali bagaimana sektor ini sebaiknya dibentuk dan dijalankan, jadi tidak hanya menguntungkan Bhutan secara ekonomi, tapi juga secara sosial, sekaligus menekan jejak karbon," tutur Menteri Luar Negeri Bhutan dan Ketua Badan Pariwisata Bhutan, Dr. Tandi Dorji, melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (29/6/2022).

Dalam jangka panjang, lanjutnya, pihaknya ingin menciptakan pengalaman berkualitas bagi para wisatawan, serta pekerjaan profesional dengan upah yang baik untuk warga negaranya.

Oleh sebab itu, Bhutan akan meningkatkan upayanya guna menjaga agar negara tersebut karbon-negatif dan menjadi destinasi hijau bagi para wisatawan.

Bhutan akan menaikkan Biaya Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Fee atau SDF) menjadi 200 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 2.99 juta) per orang per malam, dari yang sebelumnya 65 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 972.595). 

Biaya tersebut akan digunakan untuk aktivitas terkait pariwisata netral-karbon dan membangun sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan. Hal ini termasuk mengimbangi jejak karbon wisatawan dan meningkatkan keterampilan pelaku pariwisata.

Pada saat yang sama, Tarif Paket Harian Minimum (Minimum Daily Package Rate atau MDPR) juga akan dihapus. Tarif ini mengacu terhadap jumlah minimum yang dibayar wisatawan untuk pakt wisata lengkap ke Bhutan. 

MDPR dinilai membatasi pengalaman wisatawan karena mereka hanya bisa memilih paket wisata yang disediakan oleh operator tur. Ke depannya, wisatawan bisa lebih leluasa untuk memilih penyedia layanan dan membayar jasa mereka sesuai layanan yang diberikan.

• 10 Negara Penyumbang Emisi Karbon Terbesar, Indonesia Kelima
• Kemenparekraf Akan Serap Emisi Karbon di Sektor Wisata, Tanam Pohon dari Perjalanan Turis
• Homestay yang Ramah Lingkungan Akan Dibangun di Wae Bobok Labuan Bajo

Direktur Jenderal Badan Pariwisata Bhutan, Dorji Dhradhul, mengatakan bahwa strategi perubahan sektor pariwisata mengembalikan negara tersebut ke pariwisata berkualitas tinggi dengan jumlah rendah, yang memenuhi kebutuhan wisatawan sekaligus melindungi masyarakat, budaya, nilai, dan lingkungan.

"Pariwisata adalah aset nasional yang strategis dan berharga, yang tidak hanya berdampak terhadap para pelakunya tapi juga seluruh warga negara Bhutan. Menjaga keberlanjutannya merupakan hal penting untuk menjaga generasi masa depan," kata Dhradhul.