Pembatasan Pengunjung TN Komodo Hanya di 2 Pulau

JAKARTA, KOMPAS.com - Taman Nasional Komodo rencananya akan memberlakukan pembatasan pengunjung dan biaya konservasi sebesar Rp 3,75 juta bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut.

Biaya itu disebut sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengunjung TN Komodo rencananya akan dibatasi 200.000 kunjungan per tahunnya. Pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian para ahli dari berbagau perguruan tinggi di Indonesia.

Namun, pembatasan tersebut tidak dilakukan di seluruh wilayah TN Komodo, melainkan hanya berlaku di dua pulau, yakni Pulau Padar dan Pulau Komodo.

"Jadi tidak semua pulau, hanya dua pulau saja dan di dua pulau itu lah pemerintah mengkajinya, membatasi jumlah kunjungan. Karena terlalu banyak kunjungan, itu juga mempengaruhi ekosistem dan kehidupan komodo," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT, Sony Zeth Libing dalam Weekly Press Briefing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) secara daring, Senin (11/07/2022).

Pembatasan dilakukan karena pengunjung TN Komodo terus naik dari waktu ke waktu, dan dikhawatirkan akan membeludak di masa depan jika tak dilakukan pembatasan.

Kepala Taman Nasional Komodo Lukita Awang mencontohkan, destinasi yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 1991 itu dikunjungi sekitar 11.000 wisatawan pada 2002.

Angka kunjungan terus naik secara signifikan sejak 2010.

Kajian tim peneliti, pada 2030 mendatang, pengunjung TN Komodo diproyeksikan mencapai 283.686 wisatawan dan tahun 2045 diprediksi mencapai 479.240 kunjungan. Data ini merupakan perkiraan jika tak dilakukan pembatasan.

Adapun batas kapasitas kunjungan maksimal yang nyaman, baik untuk wisatawan mau pun lingkungan, adalah 290.000 orang.

Hasil penelitian juga menemukan adanya perubahan perilaku komodo.

"Komodo menjadi kurang kewaspadaan, menjadi lebih dekat dengan manusia di tempat wisata."

"Sebenarnya di tempat alamnya ada banyak lembah-lembah, kalau manusia datang, komodo lari. Tapi di tempat wisata komodo jadi lebih dekat pada manusia," ucap Awang.

Selain itu, ukuran tubuh komodo juga diketahui menjadi lebih besar.

Catatan TN Komodo, berat normal komodo di habitat asli hanya mencapai maksimal sekitar 80 kilogram. Sementara di TN Komodo berat badan komodo bisa mencapai 100 kilogram.

"Sebenarnya secara normal dia paling besar 80 kilogram di habitat aslinya," tambah Awang.

"Pemprov NTT meminta kepada pemerintah pusat lewat Kementerian LHK agar ikut menjaga dan melestarikan komodo dan ekosistem dan permintaan gubernur kami itu disetujui oleh bu Menteri LHK," kata Sony Zeth Libing.

Berdasarkan hasil kajian para ahli tentang adanya penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Padar dan Pulau Komodo, pemerintah setempat tengah menyusun sejumlah program terkait konservasi.

Termasuk di antaranya lewat monitoring keamanan di kawasan TN Komodo, yang mana kerap terjadi ilegal fishing, perburuan liar, pembakaran hutan, hingga menimbulkan kerusakan lingkungan.

Lalu akan dilakukan pula pengolahan sampah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat lewat peningkatan kapasitas dan nilai ekonomi dari produk kerajinan lokal.

"Jadi, berdasarkan kajian ahli itulah pemprov bersama pemerintah pusat membuat kebijakan ini," imbuhnya.

Sony menyadari, kebijakan tersebut akan memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pelaku industri pariwisata, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.

"Untuk meyakinkan mereka, mengapa kebijakan ini kami ambil dan untuk apa kebijakan ini kami buat. Kami punya prinsip, demi konservasi dan keberlangsungan komodo dan ekosistem sebagai warisan dunia, maka pemerintah akan terus menjalankan itu," pungkas Sony.