Pemda Didorong Gesit Tangani Isu-isu Pariwisata agar Tak Meluas

MALANG, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk gerak cepat menangani isu-isu kepariwisataan.

Adapun Jawa Timur menjadi daerah ketiga tempat dilakukannya kegiatan sosialisasi komunikasi dalam penanganan isu pariwisata.

Kegiatan sosialisasi sejenis sebelumnya telah dilakukan di Jawa Barat dan Bali, provinsi yang dipilih karena dinilai rentan terhadap berbagai isu pariwisata.

"Sebelumnya di Jawa Barat, karena adanya berbagai isu yang bersifat alam seperti gempa bumi dan sebagainya, dan kedua diseminasi di Provinsi Bali yang rentan dengan isu yang bersifat non-alam yang terdeteksi di pusat melalui crisis detection analysis," kata Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, Kamis (26/10/2023) malam.

• Bromo Siap Sambut Wisatawan Lagi, tapi Angka Kunjungan Belum Maksimal
• Kawasan Gunung Bromo Akan Direboisasi pada 2024

Di Jawa Timur, lanjutnya, dampak kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo beberapa waktu lalu telah memunculkan isu-isu kepariwisataan. Salah satunya, dampak terhadap kunjungan wisatawan ke gunung tersebut.

Dewi menyoroti kunjungan wisatawan yang belum kembali maksimal pascakebakaran. Hal itu, kata dia, menjadi bukti pentingnya komunikasi dan penangnaan isu pariwisata yang padu antara pemerintah pusat dan daerah.

"Pentingnya komunikasi yang cepat untuk mengklarifikasi sehingga isunya tidak berkembang," ucapnya.

Sementara di Bali menurutnya sudah cukup serius dalam menangani isu-isu pariwisata, seperti dengan membentuk Satgas Tata Kelola Kepariwisataan. Ia berharap, hal semacam itu dapat diikuti oleh pemda lainnya.

• Pasca-kebakaran, Pemulihan Ekosistem di Bromo Perlu Biaya Rp 3,5 Miliar
• Pascakebakaran, Kunjungan ke Gunung Bromo Masih Lesu

Pihaknya juga siap berkolaborasi dengan pemda untuk meningkatkan kapasitas SDM.

"Peningkatan kapasitas SDM ini sangat penting, ke depan juga kami lakukan di daerah-daerah lain," ungkapnya.