Koalisi Akan Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun panitia khusus hak angket mafia pajak gagal dibentuk, Partai Demokrat tetap mengevaluasi komposisi partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan. Evaluasi terutama dilakukan kepada anggota koalisi yang mendukung penggunaan hak angket untuk menyelidiki mafia pajak tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, Selasa (22/2/2011), mengatakan, Partai Demokrat akan menggunakan hasil rapat paripurna usulan hak angket mafia pajak sebagai momentum untuk mengevaluasi partai-partai anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan.

”Apa pun hasilnya, menang atau kalah, ditolak atau diterima angket ini, kami akan tetap lakukan evaluasi,” kata Saan Mustopa di sela-sela rapat paripurna.

Dalam voting semalam, 266 anggota DPR menolak hak angket mafia pajak. Mereka berasal dari Fraksi Partai Demokrat (145), F-PAN (43), F-PPP (26), F-PKB (26), dan F-Partai Gerindra (26). Sebanyak 264 anggota DPR menerima penggunaan hak angket. Mereka dari Fraksi Partai Golkar (106), F-PDIP (84), F-PKS (56), F-PKB (2), dan F-Partai Hanura (16).

Rapat paripurna pengambilan keputusan usul angket mafia pajak berlangsung alot. Sejak awal dibuka sekitar pukul 14.00, rapat paripurna diwarnai interupsi. Rapat juga sempat ditunda dua kali, untuk lobi-lobi dan istirahat sebelum akhirnya diambil keputusan dalam rapat lanjutan yang dimulai pukul 21.00.

Pemungutan suara dihadiri sejumlah tokoh partai, di antaranya fungsionaris Partai Demokrat, yang juga Sekretaris Setgab Koalisi Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syarif Hasan. Setelah rapat, Syarif menegaskan rencana evaluasi komposisi anggota Setgab Koalisi yang terdiri atas enam partai.

Setidaknya ada dua fraksi parpol koalisi yang terus memperjuangkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus mafia pajak, yakni F-Partai Golkar dan F-PKS. F-Partai Demokrat akan membuat matriks sikap fraksi-fraksi parpol koalisi di parlemen. Hasil evaluasi akan diserahkan kepada pimpinan Partai Demokrat, dan juga Presiden Yudhoyono. Soal sanksi yang akan diambil diserahkan kepada partai dan Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Setgab Koalisi.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, sikap Partai Golkar dalam angket tidak ada kaitannya dengan koalisi dan posisi di kabinet. Menurut Idrus, penolakan penggunaan angket akan membuat Partai Golkar lebih kreatif. Pasalnya, perjuangan membongkar mafia pajak dilandasi pada keyakinan masalah tersebut sangat penting untuk diungkap.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menegaskan, PKS tidak merisaukan ancaman evaluasi yang akan dilakukan Partai Demokrat. Hal yang penting bagi PKS bukanlah menang atau kalah memperjuangkan angket, tetapi menunjukkan tanggung jawab kepada publik. Anis meyakini, posisi PKS tetap aman.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan, Gerindra menolak hak angket karena melihat usul itu merupakan agenda partai lain yang memiliki kepentingan berbeda. (NTA/NWO/EDN/HAR)