PDI-P: Pemerintah Keliru Soal BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPR RI menilai pemerintah keliru mengenai alasan untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah keliru kalau mengatakan BBM bersubsidi perlu dibatasi karena penggunaannya justru hanya menguntungkan masyarakat kaya.

Ketua Poksi PDI-P di Komisi VII DPR RI Effendy Simbolon menegaskan bahwa alasan pemerintah ini keliru besar. "Provokatif. Membenturkan kaya miskin. Harus diluruskan. Masa katanya hemat Rp 3 triliun terus katanya mending bikin monorail, bikin rusun. Bahaya. Datanya juga keliru," katanya di ruang Fraksi PDI-P di Gedung DPR RI, Selasa (8/3/2011).

Effendy menunjukkan bahwa BBM bersubsidi justru mayoritas digunakan oleh sebagian besar kelompok menengah ke bawah.

Ekonom dari Econit Hendri Saparini mengatakan menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), 65 persen BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kalangan menengah bawah dengan pengeluaran per kapita di bawah 4 dollar AS dan miskin dengan pengeluaran per kapita di bawah 2 dollar AS. Sementara itu, 27 persen digunakan kalangan menengah, 6 persen kalangan menengah atas dan 2 persen kalangan kaya.

"Subsidi itu sebagian besar dinikmati oleh orang miskin, bukan orang kaya. Dibuktikan oleh litbang ini, 64 persen juga untuk sepeda motor. Yang di atas (kaya) itu kecil saja. Ini kan selama ini berbeda dengan pernyataan selama ini katanya BBM bersubsidi dipakai untuk banyak orang kaya," tambah Hendri.

PDI-P sendiri tetap pada pendirian bahwa pembatasan BBM bersubsidi harus ditolak meskipun menegaskan tetap akan menunggu kajian yang akan dipaparkan pihak pemerintah. Effendy berharap data-data yang dipaparkan pemerintah dalam rapat kali ini juga lebih obyektif.

-------------------------------------------------------

Baca juga: Orang Kaya Gunakan Premium Memalukan?