BI Minta Kepastian Pengaturan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah memberikan kepastian pelaksanaan kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap dilakukan atau tidak karena ketidakpastian kebijakan ini akan meningkatkan ekspektasi inflasi pada tahun ini.

"Kepastian yang paling penting, jangan ditunda terlalu lama. Kalau memang tidak jadi, itu lebih baik, tetapi kalau ditunda, jadwalnya tidak jelas. Itu menimbulkan ketidakpastian dan itu berdampak masyarakat mulai menimbun BBM atau membeli dengan berlebihan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI, Difi A Johansyah, di Jakarta, Selasa (29/3/2011).

Menurut dia, jika pembatasan konsumsi BBM bersubsidi itu tetap dilakukan, maka seharusnya penundaan tidak terlalu lama sejak rencana April karena sebaiknya disesuaikan pada saat laju inflasi rendah di bulan Maret-Mei. "Yang paling penting juga waktunya, kalau bisa dilakukan pada saat inflasi sedang rendah-rendahnya itu paling baik karena tidak membebani inflasi. Jadi jangan ditunda terlalu lama," katanya.

Ia mengemukakan, saat pemerintah memutuskan menunda kebijakan itu, ekspektasi inflasi berhasil teredam. Namun, jika tertunda terlalu lama, maka ekspektasi inflasi itu akan kembali muncul.

Mengenai hasil rapat kerja nasional Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID), Difi mengatakan, pengembangan TPID sangat penting bagi pemetaan permasalahan yang menciptakan inflasi di setiap kota.

Ia mengatakan, dari kajian BI, kota-kota di Indonesia timur tercatat lebih banyak mengalami inflasi yang lebih tinggi dibanding inflasi nasional.

Persoalan distribusi produk pangan menjadi faktor utama yang menciptakan inflasi di kota-kota di Indonesia timur. "TPID perlu ada di semua kota sehingga kepeduliannya sama terhadap upaya menurunkan inflasi yang rendah dan stabil," katanya.