Kompas.com - 21/01/2015, 16:35 WIB
EditorI Made Asdhiana
JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan program standardisasi museum pemerintah dan swasta di Indonesia. Target standardisasi pada tahun 2015 adalah 100 museum, yang kemudian dilanjutkan dengan revitalisasi.

Standardisasi museum mulai tahun 2014 dilakukan terhadap 120 dari total 400 museum se-Indonesia. Hasilnya, sebanyak 40 museum masuk kelompok A, 55 museum masuk kelompok B, dan 25 museum masuk kategori C. Untuk tahun 2015, program mencakup 100 museum.

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Harry Widianto mengatakan, standardisasi museum bertujuan merancang strategi pengelolaan museum sesuai dengan kebutuhan. Jika satu museum masuk kategori C, misalnya, berarti masih banyak yang diperbaiki dan ditingkatkan sehingga bisa naik menjadi kategori B. Standardisasi ini juga berguna untuk merancang anggaran untuk revitalisasi museum.

”120 museum yang sudah dikategorisasi itu perlu direvitalisasi, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia permuseuman dan manajemen koleksi,” ujar Harry di Jakarta, Senin (19/1/2015).

Untuk program standardisasi museum, telah dibentuk tim yang berisi para tokoh, pakar, dan pemerhati permuseuman. Mereka akan memantau, mengamati, juga bertanya jawab dengan pengelola museum hingga akhirnya bisa diperoleh kesimpulan standar suatu museum.

KOMPAS.COM / KRISTIANTO PURNOMO Replika fosil Gajah Blora (Elephas hysudrindricus) koleksi Museum Geologi Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/6/2014). Merupakan gajah purba setinggi empat meter yang berasal dari era 250.000 - 200.000 tahun silam. Diangkat dari tanah lempung tepi Bengawan Solo pada 2009.
Menurut museolog Kartum Setiawan, penentuan standar museum A, B, dan C bisa dikelompokkan berdasarkan bangunan dan ruang, organisasi, visi dan misi, serta tujuan museum.

Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia Putu Supadma Rudana mengatakan, standardisasi museum sebaiknya tidak dilakukan pemerintah, tetapi badan atau lembaga independen dan melibatkan media massa. Pemerintah cukup memberikan anggaran. ”Penilaian harus betul-betul serius, pengategorian bisa independen dan obyektif. Jangan yang membuat standar, yang membiayai, dan nanti yang memberi award (penghargaan) juga pemerintah,” katanya. (IVV)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.