Menata Kepulauan Seribu Tidak Bisa Sembarangan

Kawasan dengan sedikitnya 110 pulau itu pun dinobatkan menjadi satu dari tujuh pengembangan wisata bahari baru di Indonesia. Selain Kepulauan Seribu, antara lain juga ada Wakatobi dan Raja Ampat.

Kementerian Koordinator Kemaritiman didapuk Presiden menjadi koordinator beberapa pihak, termasuk kementerian-kementerian terkait, peneliti dari kampus ternama negeri ini, dan swasta untuk mewujudkan impian mengembangkan destinasi-destinasi wisata bahari baru itu, termasuk di Kepulauan Seribu.

Salah satu rangkaian upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) di Denpasar, Bali, 19-20 Februari 2016.

Dalam pidatonya di FGD, pembicara kunci yang juga Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari Indroyono Soesilo mengatakan, industri pariwisata di Indonesia menjadi tumpuan pada masa depan.

”Dibandingkan dengan industri lain, seperti bidang migas, batubara, dan CPO yang terus turun, industri pariwisata terus naik keuntungannya,” katanya.

Wisata bahari menjadi aset utama karena sebagian besar wilayah Nusantara adalah laut. Namun, pariwisata tidak mungkin berdiri sendiri, butuh dukungan total instansi lain.

Terkait Kepulauan Seribu, kata Indroyono, wisata di halaman depan Ibu Kota ini telah menyumbang pendapatan asli daerah DKI Jakarta Rp 3 triliun.

Untuk menata dan mengembangkannya, satu hal penting yang harus disediakan adalah akses harus mudah. Untuk itu, pembangunan bandar udara di Pulau Panjang harus serius pengerjaannya.

”Jika DKI tidak mampu, pemerintah pusat bisa ambil alih. Semua program utama pembangunan fisik nanti ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tambahnya.

Namun, sebelum bicara teknis pengembangan, harus ditetapkan bentuk pengelolaan kawasan tersebut nantinya. Apakah kawasan ekonomi khusus seperti di Belitung, otorita, atau tetap di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Taman terumbu karang

Deputi IV Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kemenko Maritim Safri Burhanuddin mengatakan, setelah menentukan bentuk pengelolaan, yang penting selanjutnya adalah rencana dan upaya mewujudkan Kepulauan Seribu sebagai Indonesia Reef Garden.

Menurut Safri, akan ditentukan kawasan seluas 10.000 hektar untuk membuat reef garden ini. Pemerintah akan bekerja sama dengan beberapa peneliti ahli terumbu karang dan ahli terkait dari Perancis serta dari Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Hasanuddin, Universitas Papua, dan Universitas Pattimura.

Selain itu, ahli dari LIPI, LAPAN, BPPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta swasta juga dilibatkan.

”Dalam tahap awal, dicanangkan kawasan 1 juta karang. Di 1.000 hektar pertama, proyek percontohan, akan dikerjakan pemerintah dan lainnya 9.000 hektar akan menggandeng swasta. Ini tantangan bagi para ahli untuk menumbuhkan terumbu karang dari sejumlah tempat di Indonesia di Kepulauan Seribu. Semacam taman mini terumbu karang Nusantara,” tuturnya.

Pengembangan tahap pertama, yaitu tahap nursery, baru dilanjutkan dengan penanaman di lokasi yang dinilai paling tepat. Penentuan kawasan ini yang diharapkan pada tahun ini.

Lingkungan-masyarakat

Dalam diskusi, perwakilan Kementerian Pariwisata meminta soal zonasi harus cermat disiapkan. Atraksi yang akan digunakan untuk menarik wisatawan juga harus tepat sesuai daya dukung lingkungan lokal, seperti wisata alam, wisata budaya, kreasi manusia, sampai wisata minat khusus, seperti terkait kegiatan luar ruang dan olahraga.

Diimbau agar jangan sampai memicu konflik dengan warga setempat.

Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Listya Kusumawardhani menegaskan, di Indonesia ada 27 juta hektar kawasan konservasi laut dan 5 juta hektar konservasi darat.

”Dari 27 juta hektar itu, termasuk di dalamnya ada lokasi 10 destinasi wisata utama. Sejak awal memang sudah sarat potensi wisata, tetapi harus tetap ditimbang kembali karena kawasan konservasi amat besar dan sangat penting,” katanya.

Kepala Suku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Seribu Muis Sudarmadi menyatakan, perlu perencanaan detail dan pelibatan masyarakat untuk pengembangan kawasan yang di bawah tanggung jawabnya itu.

”Penduduk Kepulauan Seribu terpisah di pulau-pulau. Mereka punya latar belakang berbeda, seperti daerah asal dan tujuan menetap di Pulau Seribu. Untuk merangkul mereka, perlu konsep jelas, target dan sasarannya, serta peran penting masyarakat terlibat aktif bukan sebagai penonton saja,” lanjut Muis.

Sampai saat ini, belum ada dasar rencana induk pengembangan yang resmi disahkan. ”Draf rencana induk Kepulauan Seribu masih finalisasi di legislasi,” katanya.

Anggota Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari, Didien Junaedy mengatakan, impian menata Kepulauan Seribu sudah direncanakan sejak tahun 1985.

Namun, sampai saat ini, tingkat okupasi resor rata-rata per tahun hanya 20 persen, akses pelabuhan belum memadai, serta soal air bersih, listrik, dan sampah masih belum ada solusi.

”Untuk itu, agar berkelanjutan, sekali lagi masalah yang dihadapi masyarakat setempat harus diatasi terlebih dahulu. Selanjutnya pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat dan lingkungan agar bisa berkelanjutan,” tegasnya.

Di sini, masyarakat adalah subyek sekaligus obyek yang mesti dipersiapkan matang. Menjadikan Kepulauan Seribu destinasi wisata bahari yang mumpuni memang tidak bisa sembarangan. (NELI TRIANA)