Cerita di Balik Pembangunan Museum PDRI, Bagaimana Kelanjutannya?

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam dua hari terakhir, di media sosial beredar video yang menunjukkan mangkraknya pembangunan Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Nagari Koto Tinggi, Sumatera Barat.

Benarkah pembangunannya mangkrak? Bagaimana kisah di balik perjalanan pembangunan museum ini hingga akhirnya kini belum dilanjutkan?

Kompas.com mengonfirmasinya kepada pihak terkait, seperti insiator pembangunan museum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sejarah

Museum PDRI merupakan bagian dari kawasan Monumen Nasional (Monas) Bela Negara yang akan dibangun di Sumatera Barat.

Proyek ini dibangun di atas lahan yang pernah menjadi basis PDRI, tepatya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Awalnya, ide pembangunan kawasan sejarah ini berangkat dari inisiatif Forum Bela Negara sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara.

Menurut keterangan salah satu anggota tim Forum Bela Negara, Kol. (Purn) Amir Sarifuddin (84), pembangunan ini dilakukan di atas lahan pemberian Ninik Mamak, lembaga adat yang terdiri dari para penghulu berbagai klan di Minangkabau.

“Tanah ini diberikan rakyat Ninik Mamak. Satu sen pun tidak bayar itu, 20 hektar sudah disertifikatkan” kata Amir kepada Kompas.com, Rabu (8/8/2018),” terangnya.

Ia menceritakan, kawasan ini nantinya akan menjadi galeri kisah perjuangan kemerdakaan yang dilakukan oleh para pejuang dari seluruh Indonesia.

“Pejuang-pejuang ini untuk memerdekakan RI kan dari Sabang sampai Merauke yang berjuang, bukan di Sumbar saja. Makanya setiap provinsi nanti membuat sejarah perjuangan di sana, nanti kita beri tanah 500 meter bikin lah, mau bikin monumen atau apa, seperti taman mini,” kisah Amir.

Pemilihan lokasi pembangunan didasarkan pada nilai historis terkait sejarah PDRI pada 1948.

Lokasi itu diketahui merupakan tempat kediaman tokoh PDRI, Muhammad Natsir. Dari tempat itu pula Natsir mengendalikan Pemerintahan Republik Indonesia.

Penetapan lokasi dinyatakan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 450-320-2011 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Monumen dan Tugu Bela Negara.

Proyek pembangunan museum