Kusir Cidomo Diusulkan Memakai Pakaian Adat

"Kita akan usulkan kusir cidomo di kawasan pariwisata memakai seragam pakaian adat. Selain pemapilannya lebih rapi, juga untuk memperkenalkan budaya Lombok Utara kepada wisatawan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara, Nanang Matalata, di Tanjung, Senin (2/9/2013).

Dia mengatakan, kawasan pariwisata harus ditata dengan baik, termasuk para kusir cidomo yang mengangkut penumpang di obyek wisata harus berpenampilan rapi dan memakai busana adat.

Menurut Nanang, kendati sudah ada wacana, namun pihaknya belum bisa memastikan bagaimana gambaran dari desain pakaian adat para kusir cidomo tersebut. "Kami  juga belum bisa mengungkap  besarnya anggaran yang dibutuhkan," ujarnya.

Pada acara dengar pendapat dengan anggota DPRD Lombok Utara,  Ketua Solidaritas Kusir Cidomo Kawasan Pemenang, Asmadi mengaku keberadaan dengan usulan tersebut. Apalagi sejauh ini kusir cidomo belum mendapat sentuhan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

"Bukan bermaksud mendiskreditkan rekan-rekan sesama kusir cidomo,  tetapi dari segi penampilan para kusir berpakaian layaknya preman. Kami tidak pernah dibantu seragam," katanya.

Karena itu, dia meminta  kalangan anggota DPRD Lombok Utara dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta sering turun ke lapangan melihat kondisi riil para kusir cidomo tersebut.

Saat ini, lanjut Asmadi, persaingan antarkusir cidomo di jalan menuju Pelabuhan Bangsal semakin tinggi, selain karena kebijakan baru Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika setempat juga persaingan dengan taksi yang sudah menunggu di luar terminal.

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika (Dishubparkominfo) Kabupaten Lombok Utara, Sinar Wugiyarno mengakui  para kusir cidomo sebagai bagian dari subyek pengelola pariwisata yang harus terlibat aktif menjaga citra pariwisata di seputaran Pemenang.

"Kita prihatin, karena ternyata keberadaan kusir cidomo ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Setelah kami amati, uang ditarik oleh oknum dan jumlahnya juga cukup besar," katanya.

Dalam pelayanan transportasi, pada prinsipnya harus memberi kenyamanan dan tidak boleh ada kepentingan lain. "Untuk itulah kami mohon dukungan DPRD agar menyetujui usulan kami," ujarnya.

Dalam usulan itu, Sinar mengatakan diperlukan dukungan anggaran sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar dari APBD. Anggaran tersebut diperlukan antara lain untuk pengembangan dua jalur di wilayah pintu masuk dan keluar dari Pemenang ke Pelabuhan Bangsal.

"Selain itu dana tersebut juga diperlukan untuk membangun tempat parkir umum dan tempat parkir khusus cidomo," tambah Sinar.