Promosi Nusantara Bakal Agresif

MAKASSAR, KOMPAS - Kementerian Pariwisata berjanji melancarkan promosi pariwisata Nusantara secara agresif mulai Juni tahun ini. Presiden menunjukkan komitmen dengan meningkatkan anggaran promosi secara signifikan. Hal ini menjadi langkah awal guna meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian nasional.

Janji pemerintah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada sesi pertama Seminar Nasional Pariwisata, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (26/5/2015).

Acara yang digelar Kementerian Pariwisata dan harian Kompas itu bertema ”Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Bahari”. Sesi kedua berupa diskusi panel dengan dipandu wartawan senior Kompas, Pieter P Gero. Lima pembicara memberikan pandangan.

Mereka adalah Penasihat Kehormatan Kementerian Pariwisata Mari Elka Pangestu, Direktur Utama PT Pelni Sulistyo Wimbo Hardjito, Direktur Jasa Garuda Indonesia Nicodemus P Lampe, Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan Jufri Rahman, dan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Didien Junaedy.

Dalam pidatonya, Indroyono berharap pariwisata menjadi sektor unggulan yang mampu memberikan sumbangsih lebih besar terhadap perekonomian nasional, salah satunya dalam hal devisa negara. Selama ini, pariwisata menjadi penyumbang devisa negara terbesar kelima setelah migas, kelapa sawit, batubara, dan karet alam.

Ruang tumbuh pariwisata, menurut Indroyono, sangat besar karena potensinya sangat besar, tetapi belum digarap maksimal. Karena itu, pemerintah berkomitmen mendorong pariwisata, salah satu wujudnya dengan meningkatkan anggaran promosi.

Menurut Arief Yahya, anggaran promosi pariwisata selama ini kecil. Pada 2014, misalnya, anggarannya hanya Rp 300 miliar. Singapura yang negara kota saja, misalnya, mengalokasikan anggaran promosi 18 persen dari rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara yang datang ke negara tersebut. Sementara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia lebih kurang hanya 1 persen.

Untuk itu, Arief melanjutkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran promosi pariwisata senilai Rp 1,3 triliun pada tahun ini. Pada 2016, pagu indikatif yang diusulkan Kementerian Pariwisata sekitar Rp 4 triliun.

Arief menjelaskan, anggaran tahun ini, antara lain, dialokasikan untuk biaya promosi di sejumlah media, di antaranya Discovery Channel, CNN, CCTV, Google, Youtube, dan TripAdvisor. Promosi akan efektif mulai Juli 2015. Sementara promosi wisata besar berikutnya adalah dengan menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP 2017.

”Tanpa perbaikan industri pariwisata sekalipun, tetapi dengan promosi yang baik, saya yakin bisa meningkatkan wisatawan mancanegara 50 persen. Dari 9 juta ke 13 juta, mudah. Apalagi, kalau semuanya diperbaiki,” kata Arief.

Arief menyayangkan promosi tahun ini yang tidak optimal karena pencairan anggaran terlambat. Dengan demikian, promosi hanya efektif berjalan enam bulan. Ia memperkirakan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia tahun ini sebanyak 10 juta orang.

Komitmen diapresiasi

Dalam sesi diskusi, Mari mengapresiasi komitmen pemerintah pada sektor pariwisata. Kebijakan menjadikan pariwisata sebagai prioritas tidak sebatas slogan, tetapi tampak pada sejumlah kebijakan yang diambil.

”Baru kali ini ada komitmen politik yang tinggi pada sektor pariwisata. Dan, komitmen itu datang langsung dari pimpinan tertinggi, yakni Presiden. Ini hal yang baru,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011-2014 itu.

Mari juga sepakat bahwa promosi pariwisata sangat penting. Namun, produk atau obyek tujuan wisata yang dipasarkan juga tidak kalah penting. Demikian pula dengan infrastrukturnya.

”Jangan sampai promosi memberikan janji yang berlebihan. Destinasi yang kita jual harus baik atau berkelanjutan,” kata Mari.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pemerintah menargetkan peningkatan peran sektor pariwisata dalam perekonomian nasional. Pertama adalah sumbangan terhadap produk domestik bruto dari 9 persen pada 2014 menjadi 15 persen pada 2019.

Kedua, sumbangan terhadap devisa negara meningkat dari 10 miliar dollar AS menjadi 20 miliar dollar AS. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri pariwisata juga ditargetkan meningkat dari 9 juta menjadi 13 juta.

Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan lain untuk mendorong pariwisata, misalnya fasilitas bebas visa kepada 45 negara dan fasilitas visa on arrival untuk 62 negara.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 yang intinya memberikan kemudahan izin kapal wisata masuk ke wilayah Indonesia. Sebelumnya, proses perizinan butuh 30 hari. Saat ini, realisasinya sudah mencapai lima hari dan akan dipersingkat lagi menjadi tiga hari. (ENG/REN/LAS)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.