Wisata Halal Menyasar Sumbar dan Aceh

JAKARTA, KOMPAS - Selain Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemerintah berencana menggarap destinasi wisata halal di Sumatera Barat dan Aceh. Pengembangan destinasi menyasar peningkatan kapasitas sumber daya manusia, produk khas lokal, dan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan.

Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Tazbir menyampaikan hal itu seusai konferensi pers Indonesia Islamic Fashion and Product (IIFP) 2016, Senin (13/6/2016), di Jakarta. IIFP 2016 akan berlangsung di Jakarta Convention Center, 15-19 Juni 2016.

Sebelumnya, Lombok meraih penghargaan World Hotel Travel Awards 2015 dari Uni Emirat Arab sebagai The World’s Best Halal Tourism Destination dan The World’s Best Halal Honeymoon Destination.

”Potensi pembeli atau peminat wisata dari dalam negeri dua kali lipat dari negara tetangga, yakni Malaysia. Peluang menggarap segmen pariwisata ini cukup besar. Kami mendorong pengembangan destinasi wisata halal berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan industri,” kata Tazbir.

Menyoal sertifikasi halal, pemerintah bekerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata, Majelis Ulama Indonesia, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.

Ketua IIFP Atilah Soeryadjaya menyatakan, Indonesia mempunyai keunikan produk kreatif, misalnya penutup kepala tradisional asal Jambi. Penutup kepala ini juga bisa digunakan untuk kerudung muslim.

SERAMBI/M ANSHAR Turis dari kapal pesiar MV Clipper Odyssey mengenakan pakaian khusus saat memasuki kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (10/1/2013). Kapal yang mengangkut 150 penumpang dari berbagai negara dalam tour wisata Zegrahm Expedition tersebut melego jangkar selama enam jam di lepas pantai Banda Aceh untuk membawa para turis melakukan city tour ke beberapa situs sejarah dan tsunami Aceh.

Secara terpisah, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meluncurkan kerja sama strategis di bidang aktivitas penggunaan produk dan jasa layanan perbankan. Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta. (MED)