JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) selama tahun 2016 sebanyak 11.519.275 orang. Hal itu berdasarkan Berita Statistik Resmi BPS yang dirilis pada Kamis (16/2/2017).
"Jumlah 11,52 juta ini dengan menghitung dengan catatan data roaming mulai Oktober - Desember. BPS tidak melakukan ekstrapolasi (Januari - September). Seandainya ikut dihitung, akan menyumbangkan empat persen," kata Kepala BPS, Kecuk Suharyanto dalam acara Jumpa Pers di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Jumlah kunjungan wisman ini terdiri atas wisman yang berkunjung melalui 19 Pintu Utama sebanyak 10.570.287 orang. Sementara, di luar 19 Pintu Utama sebanyak 948.988 orang.
(BACA: Ini Alasan BPS Kesulitan Mencatat Data Wisman di Lintas Batas)
Selama tahun 2016, wisman paling banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali. Kemudian, Bandara Soekarno Hatta berada di peringkat kedua.
Pada bulan Desember 2016, kunjungan wisman sebanyak 1.113.328 orang. Sementara, pada bulan November 2016 tercatat 1.002.233 wisman yang berkunjung ke Indonesia.
Lima negara penyumbang wisman untuk Indonesia sepanjang 2016 adalah Singapura, China, Malaysia, Jepang, dan Australia. Wisman asal India juga merupakan salah satu penyumbang wisman ke Indonesia.
(BACA: Rahasia Sukses Thailand Gaet Wisman Terbanyak di Asia Tenggara)
Adapun 19 pintu masuk utama wisman adalah Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Kualanamu, Batam, Sam Ratulangi, Juanda, Entikong, Adi Soemarmo, Minangkabau, Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Pinang, Bandara Internasional Lombok, Hasanuddin, Sepinggan, Sultan Syarif Kasim II, Adisutjipto, Husein Sastranegara, Pelabuhan Tanjung Uban, dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
MPD diambil untuk menghitung 19 kabupaten, 46 kecamatan, tahun 2016 di area perbatasan, atau PLB (Pos Lintas Batas) yang belum memiliki TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi).
BPS secara reguler mencatat kunjungan wisman ke Indonesia berdasarkan data imigrasi di pintu masuk bandara. Data itu didapatkan dari Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.