Hasil Rakornas 2018, Kemenpar Siapkan Destinasi Wisata Nomadic

Dikutip dari siaran tertulis Kementerian Pariwisata, Sabtu (24/3/2018), forum tersebut menghasilkan rumusan rekomendasi pariwisata 2018. Hasilnya Menteri Pariwisata Arief Yahya akan mendorong pembangunan destinasi digital di 34 provinsi dan 10 nomadic tourism di 10 destinasi "Bali Baru".

Jumlah tersebut dianggap ideal sebagai target di tahun 2018. Sebelumnya Kementerian Pariwisata baru coba menghasilkan tujuh Destinasi Digital di akhir tahun 2017, yaitu
Pasar Tahura di Lampung, Pasar Kaki Langit di Yogyakarta, Pasar Karetan Kendal, di Semarang, dan Pasar Siti Nurbaya di Padang, Pasar Baba Boen Tjit di Palembang, Pasar Pancingan di Lombok, dan Pasar Mangrove di Batam (Kepulauan Riau).

Menpar mengatakan, destinasi digital merupakan destinasi wisata yang dikreasikan kaum milenial yang kreatif sehingga menciptakan obyek gambar yang instagramable untuk di foto dan diunggah ke media sosialnya.

Untuk keperluan pengembangan itu, Menpar juga melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah yakni Pemprov, Pemkab dan Pemkot untuk ikut mendukung pengembangan pariwisata melalui pengadaan infrastruktur dasar. Meliputi infrastruktur jalan, air, listrik (JALi), dan utilitas dasar berupa Telekomunikasi yaitu koneksi WiFi, sampah, toilet.

Mereka adalah anak muda yang tergabung dalam komunitas yang akan membantu pengembangan pariwisata daerah. Dengan demikian, Menpar mendorong pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk ikut memajukan pariwisata.

"Segera setelah selesai rakornas ini, harus dibentuk tim Training On Trainer (TOT) untuk membentuk GenPI-GenPI baru di Provinsi yang belum terbentuk. Program TOT juga akan mengaktivasi GenPI yang sudah terbentuk serta secara pararel membentuk Tim TOT Destinasi Digital. Targetnya adalah bulan Oktober 2018 harus terbentuk 100 Destinasi Digital di 34 Provinsi," ujar Menpar dalam siaran pers tersebut.

Selain destinasi digital, forum yang mengundang berbagai kepala daerah dan dinas pariwisata daerah tersebut merekomendasikan untuk membuat nomadic tourism. Forum tersebut merekomendasikan percepatan deregulasi terkait operasional caravan sebagai amenitas nomadic tourism , sea-plane, dan live a board sebagai aksesnya nomadic tourism, berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan.

”Nomadic tourism itu mudah dan murah. Hanya perlu ada atraksi pariwisata yang menarik, maka pengadaan akses dan amenitas bisa dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang bisa dipindah. Misalnya pembangunan glamp camp atau dengan live on board," lanjutnya.

Untuk itu, Kemenpar akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mendata wilayah yang berpotensi dibangun nomadic tourism amenities, seperti lokasi caravan, lokasi glamping camp, dan lokasi home pod. Untuk investasinya Menpar akan berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Targetnya, data tersebut diterima tanggal 30 April 2018. Kelengkapan data yang diperlukan yakni Lokasi dengan titik GPS dengan menyebutkan atraksi utama (alam) terdekat," kata Arief Yahya.