KLHK Tegaskan Pendemo TN Komodo Bukan Warga Lokal

“Yang demo itu bukan orang-orang kampung situ, itu warga Labuan Bajo, berdalih privatisasi taman nasional (Komodo), tidak ada sebenarnya (privatisasi) ini aset negara, terbuka untuk semua,” katanya saat Konfrensi Pers di Gedung Manggala Wanabhakti, KLHK, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Ia mengatakan masyarakat tiga desa yang ada di TN Komodo yaitu Desa Komodo di Pulau Komodo, Desa Papagarang, dan Desa Rinca di Pulau Rinca sudah sering bertemu pihak TN dan investor saat sosialisasi program.

“Kita rutin mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat lokal kawasan Komodo, mereka sudah mengerti,” jelasnya.

Sebelumnya telah terjadi demonstrasi di gedung DPRD, Kantor Bupati Mabar, dan Taman Nasional Komodo (BTNK) perihal pembangunan penginapan dan restoran di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar kawasan TN Komodo, NTT, Senin (6/8/2018).

Imbas dari demo tersebut ialah pembangunan untuk sementara dihentikan. Namun Dirjen KSDAE Wiratno mengatakan bukan dihentikan, tetapi diverifikasi kembali data-data yang ada.

“Kita akan temukan semua pihak, dari pembangun, TN, masyarakat, sama penolak untuk memverifikasi data-data berkas yang ada sehingga informasinya jelas pada semua pihak,” tuturnya.

Pilihan tersebut dipilih menurut Wiratno karena seluruh prosedur telah berjalan dengan benar, baik perihal konservasi dan pemanfaatannya bagi masyarakat lokal.

Kasus ini juga sempat mencuat viral di media sosial setelah tersebarnya foto yang menggambarkan informasi "Areal Konstruksi Kegiatan Realisasi Pembangunan Sarana Wisata Alam PT Segara Komodo Lestari".

Pembangunan akan dilakukan oleh PT Segara Komodo Lestari di Pulau Rinca berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor: 7/1/IUPSWA/PMDN/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Komodo seluas 22,1 hektar.