Apa Itu 10 Destinasi Wisata Prioritas? Tugas Lama untuk Wishnutama

Dalam sesi pengumuman menteri Kabinet Kerja Jilid 2 tersebut, Presiden Jokowi mengenalkan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekaligus tugas yang harus dijalani.

“Wishnutama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, urusan pariwisata 10 destinasi wisata baru, ekonomi kreatif jadi urusan Wisnutama,” kata Jokowi saat membacakan susunan kabinet menteri Jokowi periode 2019-2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Pernyataan Jokowi mengenai "10 destinasi wisata baru" merujuk pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas atau kerap disebut 10 Bali Baru.

Penetapan 10 destinasi prioritas ini merupakan amanat Presiden, melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016.

Program 10 Bali Baru merupakan program pemerintah untuk mengembangkan 10 destinasi wisata prioritas untuk mendongkrak pemerataan pariwisata Indonesia. Pengembangan 10 Bali Baru juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja di 10 destinasi wisata prioritas.

Adapun 10 destinasi wisata baru atau dikenal pula 10 destinasi wisata prioritas atau dikenal pula 10 Bali Baru bukanlah program baru. Pertama kali, 10 destinasi prioritas tercetus pada 2015.

Sepuluh nama destinasi diumumkan usai rapat koodirnasi beberapa menteri di Kantor Koordinator Kemaritiman, Senin (14/9/2015).

Usai rapat koordinasi tersebut, Rizal Ramli yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian kepada wartawan menyebutkan bahwa ada 222 lokasi (destinasi wisata) yang ingin dikembangkan.

"(Tapi) Kita fokus di 10 lokasi wisata yang paling potensial untuk tingkatkan jumlah wisatawan. Supaya ada momentum di dalam penciptaan tourism," ujarnya, Senin (14/9/2015).

Menurut Rizal, infrastruktur 10 destinasi wisata itu akan segera diperbaiki mulai dari infrastruktur jalan hingga bandaranya.

Sementara itu, masih dalam kesempatan yang sama, Arif Yahya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pariwisata, mengatakan 10 destinasi wisata itu dipilih kerana secara bisnis menjadi lokasi yang yang paling cepat menyedot wisatawan sehingga memiliki dampak kepada perekonomian.

Adapun menteri yang turut serta dalam rapat tersebut dan saati itu menjabat adalah Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Berdasarkan rapat tersebut, 10 destinasi wisata prioritas yang akan difokuskan pengelolaanya oleh pemerintah terdiri dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Pulau Morotai, Maluku Utara; Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung; Danau Toba, Sumatera Utara; Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Borobudur, Jawa Tengah; Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; Tanjung Lesung, Banten; Bromo, Jawa Timur; dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Seiring perjalanan, untuk memudahkan branding khususnya untuk pasar luar negeri, 10 Destinasi Pariwisata Prioritas ini disebut sebagai "10 Bali Baru"

Kebijakan tentang 10 destinasi wisata prioritas berkembang pada November 2017. Pemerintah sepakat untuk berfokus kepada percepatan pengembangan empat destinasi dari 10 destinasi wisata prioritas.

Keempat destinasi tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo.

Oleh karena lebih difokuskan dari enam destinasi lain, maka destinasi ini disebut 4 destinasi super prioritas.

Pada Juli 2019, satu destinasi yakni Likupang, Sulawesi Utara ditambah
dalam daftar destinasi super prioritas. Jadi saat ini disebut "5 Destinasi Super Prioritas".

Baik 10 destinasi prioritas maupun 5 destinasi super prioritas pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Presiden Joko Widodo menetapkan target wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 20 juta wisman.