PHRI dan Asita Butuh Bantuan Pemerintah akibat Corona, Apa Saja?

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, terdapat tiga aspek yang dibutuhkan pihaknya dari pemerintah: pajak, keuangan atau perbankan, dan ketenagakerjaan.

"Untuk pajak, kami mengusulkan relaksasi PPh pasal 21 dan 25 guna memberi ruang likuiditias bagi usaha pariwisata. Selain itu, membebaskan pajak hotel dan restoran selama satu tahun," kata Hariyadi dalam diskusi online, Selasa (7/4/2020).

Sementara untuk ketenagakerjaan, PHRI mengusulkan agar pemerintah dapat lebih fokus memperhatikan karyawan atau pegawai perhotelan.

Adapun usulan PHRI soal ketenagakerjaan yakni pembebasan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk satu tahun, pembebasan kewajiban pelaporan bulanan BPJS, serta Bantuan Langsung Tunai kepada pekerja.

PHRI juga mengusulkan agar pelatihan bagi karyawan pada program Kartu Pra Kerja ditiadakan, pencairan tabungan tunjangan Hari Tua.

Kemudian THR disubsidi pemerintah atau pembayaran THR dapat dilakukan setelah masa pemulihan.

"Voucer tersebut dapat digunakan untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan profesi saat ini dan keterampilan baru yang bisa digunakan untuk bertahan hidup saat ini," tambahnya.

Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari negara tetangga seperti Malaysia dalam melakukan insentif ini.

Rusmiati juga mengusulkan adanya pemberian pinjaman lunak kepada pengusaha travel agent.

"Ini terutama untuk para pengusaha agen perjalanan yang berada di daerah, ini sangat membantu cashflow perusahaan. Adanya cashflow yang bagus tentunya kita dapat terus berjalan," jelasnya.

Kondisi anggota PHRI di tengah pandemi

Dalam diskusi online tersebut, baik PHRI dan Asita melaporkan kondisi terkini dari anggota masing-masing.

Hariyadi mengatakan, hingga Senin (6/4/2020), tercatat sebanyak 1.266 hotel tutup di 31 provinsi Indonesia.

"Data ini akan terus bertambah, karena itu hanya data dari hotel yang sudah melaporkan kepada kami," katanya.

Kendati demikian, Hariyadi mengatakan, pihaknya mengalami kendala dalam pendataan. Namun, ia memperkirakan lebih dari 150.000 karyawan yang berstatus cuti di luar tanggungan perusahaan.

"Kami terkendala di pendataan, pihak restoran masih banyak yang belum masuk. Data pekerja yang memenuhi standar untuk mendapat bantuan hingga saat ini baru berkisar 74.101,: kata Hariyadi,

"Data tersebut kami prediksi bisa melebihi dari data karyawan yang masuk saat ini," tambahnya.

Sementara itu, dari pihak Asita melaporkan agen perjalanan sangat terhantam karena virus corona, terlebih bagi anggota.

Rusmiati mengatakan pihaknya hingga kini terus memonitor semua travel agen yang tergabung di Asita berjumlah sekitar 7.000 di 34 provinsi.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh DPD Asita seluruh Indonesia untuk memantau perkembangan dampak wabah," katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan kondisi karyawan agen perjalanan yang terkena pengurangan gaji sebanyak 25 persen.

"Bahkan travel sudah mengatakan, kalau keadaan seperti ini terus bisa sampai 50 persen. Tapi kami dapat pastikan tidak ada PHK, karena itu akan menjadi lebih berat," ujarnya.

Hariyadi menambahkan, pemerintah perlu memerhatikan taman hiburan yang terdampak wabah virus corona.

Menurutnya, taman hiburan kondisinya sangat memprihatinkan. Ia mengaku mendapat masukan dari berbagai pihak agar pemerintah lebih memerhatikan kondisi tersebut.

"Jadi misalnya Taman Safari, juga taman hiburan yang memelihara binatang. Ini sangat rawan juga, karena seperti Taman Safari itu, mereka bingung gimana bisa survive. Di sisi lain menghidupkan karyawannya namun juga harus memberi makan binatangnya," kata Hariyadi.

Ia melanjutkan, binatang perlu diberi makan. Namun, makanan binatang tersebut dinilai membutuhkan biaya besar.

Oleh karenanya, ia meminta agar Wishnutama memerhatikan soal taman hiburan terlebih yang memelihara hewan atau binatang.

"Salah satunya yang saya lihat itu, karena kalau mereka kolaps atau suatu ketika mati ya, akan repot juga. Seperti itu, saya rasa perlu perhatian khusus," jelasnya.