WHO Kritik Wacana Paspor Imunitas di Beberapa Negara

KOMPAS.com – Pemerintah Cile pada Senin (20/4/2020) mengatakan akan tetap melaksanakan rencana pengeluaran kartus imunitas, juga disebut paspor imunitas, pertama di dunia.

Menurut The Washington Post, Selasa (21/4/2020), paspor tersebut akan memungkinkan mereka yang telah sembuh dari virus corona (Covid-19) untuk kembali bekerja.

Kendati demikian, wacana tersebut membuat khawatir para dokter yang telah memperingatkan terdapat banyak hal terkait kekebalan virus corona yang masih belum diketahui.

Wakil Menteri Kementerian Kesehatan Cile, Paula Daza, menuturkan, lebih dari 4.600 orang telah sembuh dari virus tersebut.

Kini, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan paspor fisik atau digital. Para pemegang akan dibebaskan dari karantina dan pembatasan lainnya.

Sementara itu, pemohon lain akan dites terkait  antibodi untuk menentukan kelayakan. Namun, rinciannya masih belum terlalu jelas.

Kendati demikian, para pejabat menjanjikan rencana pengujian massal. Mereka juga akan memberikan paspor kepada mereka yang memiliki kemungkinan sangat tinggi untuk tidak menularkan virus corona.

“Merekalah yang dapat membantu masyarakat karena mereka tidak memiliki risiko,” kata Menteri Kesehatan Jaime Manalich saat mengumumkan paspor imunitas tersebut pekan lalu, mengutip The Washington Post.

Kendati demikian, wacana tersebut menuai kritik dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) melalui sebuah pernyataan di laman resminya, Jumat (24/4/2020).

"Beberapa pemerintahan telah menyarankan bahwa deteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19, dapat dijadikan sebagai dasar untuk “paspor imunitas” atau “sertifikat bebas risiko” yang memungkinkan orang-orang bepergian atau kembali bekerja dengan asumsi bahwa mereka terlindungi dari terkena infeksi kembali,” seperti tertera dalam laman WHO.

Pernyataan tersebut melanjutkan, saat ini tidak ada bukti mereka yang sudah sembuh dari virus corona dan memiliki antibodi terlindungi dari infeksi kedua.

WHO menuturkan, saat ini tidak ada bukti yang cukup terkait efektivitas imunitas yang dimediasi oleh antibodi untuk menjamin keakuratan “paspor imunitas” atau “sertifikat bebas risiko”.

Keduanya memungkinkan mereka untuk bepergian atau kembali bekerja berdasarkan asumsi mereka aman dari terkena infeksi kembali.

Orang-orang yang memiliki hal tersebut memiliki kemungkinan untuk abai terhadap panduan kesehatan masyarat dan meningkatkan risiko penyebaran lebih lanjut.

Wacana tersebut juga diumumkan tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Chilean Immunological Society.

“Kami telah meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Libatkan para ahli dalam diskusi sebelum mengimplementasikan skema tersebut,” kata Cuadrado.

Menurut The Straits Times, pemerintah Cile akan mulai mengeluarkan kartu tersebut mulai Senin (20/4/2020).

Namun, rencana tersebut harus ditunda lantaran mereka masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pemerintahan Presiden Sebastian Pinera telah memperingatkan bahwa wabah virus corona terburuk masih belum datang.

Gelombang awal diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Mei. Sementara gelombang kedua kemungkinan terjadi pada Juni.

Program paspor imunitas tersebut juga memiliki hal lain yang perlu dikhawatirkan. Salah satunya adalah orang yang mengira bahwa dirinya bisa melawan virus corona, dan sengaja menginfeksikan diri untuk mempercepat kembalinya mereka bekerja.

Serikat medis Cile juga mengatakan bahwa langkah tersebut dapat menyebabkan diskriminasi pekerjaan. Orang-orang akan lebih memiliki mereka yang memegang paspor imunitas.

Kendati kemungkinan untuk liburan musim panas saat ini masih belum pasti, namun wisatawan Eropa setidaknya mungkin bisa mengandalkan paspor tersebut untuk masuk ke negara-negara UE lainnya.

Melansir Forbes, Senin (27/4/2020), paspor Covid-19 tersebut merupakan semacam dokumen perjalanan kesehatan.

Para menteri UE membahas rencana tersebut melalui sebuah konferensi video sebagai cara untuk membantu sektor pariwisata Eropa menghadapi pemulihan musim panas.

Aturan yang dikaji hanya akan berlaku bagi pelancong dari benua Eropa, kecuali Britania Raya.

Gagasan paspor tersebut adalah untuk memberi lampu hijau kepada para pelancong dari negara tetangga yang pandeminya cukup terkendali.

“Kami harus memperkenankan perbatasan dibuka kembali sebanyak yang kami bisa,” kata Menteri Pariwisata Kroasia yang memimpin konferensi tersebut, Gari Cappelli, mengutip Forbes.

Pariwisata merupakan hal yang penting untuk menyelamatkan ekonomi negara-negara UE. Italia, Spanyol, Perancis, dan Kroasia, misalnya. Mereka sangat bergantung pada sektor pariwisata.

Cappelli mengatakan bahwa pariwisata mewakilkan 10 persen dari produk domestik bruto (GDP) UE, menyumbang 12 persen dari pekerjaan, dan menghasilkan lebih dari 400 miliar Euro dalam pendapatan, setara dengan Rp 6 kuadriliun.

Sebanyak lebih dari tiga perempat leisure dan bisnis dilakukan oleh warga UE ke negara lain di blok tersebut, yang mana banyak dari mereka telah menutup perbatasannya di tengah krisis virus corona.

Untuk saat ini, masih belum ada pembicaraan terkait paspor Covid-19 yang diperluas untuk pelancong non-Eropa.

Sama halnya dengan Cile dan UE, pemerintah Yunani tengah mempertimbangkan “Paspor Kesehatan”.

Dokumen tersebut akan memberikan bukti bahwa para pelancong tidak terkena virus corona. Menteri Pariwisata Yunani, Harry Theocharis, telah mengonfirmasi hal tersebut.