Warga Jambi Butuh Banyak Minyak Tanah

JAMBI, KOMPAS.com - Sekitar 35 persen masyarakat di pedesaan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, masih bergantung pada minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan penerangan rumah.

Karena itu, pasokan minyak tanah diharapkan tidak berhenti meski pemerintah mulai akan merealisasi program penyaluran gas elpiji 3 kilogram.

Ketua DPRD Batanghari Abdul Fattah mengatakan, pasokan listrik dari PT PLN belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Batanghari. Sekitar 35 persen desa belum dialiri listrik.

"Masyarakat umumnya masih menggunakan lampu minyak untuk penerangan sehari-hari. Masih banyak penduduk yang menggunakan minyak tanah untuk alat penerangan di malam hari," tuturnya.

Karena itu, lanjut Abdul Fattah, pemerintah daerah perlu memikirkan ketersediaan minyak tanah selama program konversi minyak tanah ke gas elpiji yang berlangsung pada akhir tahun ini. Jangan sampai masyarakat tidak bisa menerangi rumahnya karena pasokan minyak tanah terhenti, lanjutnya.

Ia melanjutkan, pihaknya tidak menolak adanya program konversi tersebut. Hanya saja, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi minimnya sarana penerangan masyarakat di pedesaan. Sebelum pasokan minyak tanah dihentikan, tambahnya, program listrik masuk desa perlu secepatnya direalisasi.

Selain itu, dalam proses konversi gas elpiji, pemerintah juga perlu memperhatikan keamanan alat. Saat ini, katanya, sebagian peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat seperti kompor gas dan perangkat lain, sudah ada di Jambi sejak enam bulan terakhir, namun belum didistribusikan ke masyarakat .

Ia mengusulkan agar seluruh peralatan yang telah cukup lama di gudang tersebut, dicek kembali keamanannya. " Perlu pengecekan kembali pada tabung dan komponen lainnya apakah udah sesuai stadar nasional dan aman digunakan," ujarnya.

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, pihaknya akan berupaya menfasilitasi agar distribusi minyak tanah tetap berlangsung meski gas elpiji 3 kilogram mulai disalurkan ke masyarakat.

"Kami akan usulkan ke pusat agar penyaluran minyak tanah jangan dihentikan, atau setidaknya pemerintah memperlambat proses konversi," katanya.