Pembangunan Hotel Prambanan Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS - PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko berencana melanjutkan pembangunan hotel heritage dan konvensi di kawasan situs Candi Prambanan. Pengelola melihat tak ada pelanggaran karena hotel dibangun pada zona III, di atas lahan yang jadi kantor TWC.

Rencana pembangunan yang baru tahap sayembara konsep desain itu diprotes Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). BPPI minta ada kajian ulang karena pembangunan hotel itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pada konferensi pers di kantor Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Rabu (17/4/2013), Presiden Direktur PT TWC Purnomo Siswoprasetjo mengatakan, dalam mengembangkan konsep desain, pihaknya mengacu peraturan antara lain Masterplan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) tahun 1979, Keppres No 1/1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya, dan UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya.

Studi JICA tahun 1979 membagi beberapa zona untuk mendukung kelestarian situs di kompleks Candi Prambanan. Prambanan juga masuk Kawasan Strategis Nasional sehingga Kementerian Pekerjaan Umum mengkaji ulang segala pembangunan fisik di sana.

Menurut Ketua Umum IAI Munichy B Edress, sayembara sebatas mencari masukan konsep desain. ”Soal kelanjutannya diserahkan kepada PT TWC,” katanya.

Situs, kata dia, tak seharusnya terlalu disakralkan sehingga segala bentuk pengembangan dianggap merusak. Tantangannya justru bagaimana memakmurkan kawasan situs menjadi tempat wisata tanpa merusak.

Nantinya, hotel yang akan dibangun menggantikan kantor pengelola PT TWC. Tinggi bangunan tidak lebih dari 15 meter. Di dekat hotel ditambah fasilitas Prambanan Centre, pusat kegiatan/sosialisasi seni budaya. Pengunjung bisa belajar menari, mencicipi kuliner tradisional, dan lain-lain. ”Semua fasilitas itu memperkuat fungsi heritage Prambanan-Boko,” kata Purnomo.

Kaji komprehensif

Sebelumnya, arkeolog Universitas Gadjah Mada Dr Daud Aris Tanudirja menyatakan, rencana pendirian hotel itu bukan soal setuju dan tidak setuju. Bagaimana kajiannya secara komprehensif, lebih utama. ”Harus meliputi dampak terhadap situs Candi Prambanan dan masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti mengatakan, ia tahu rencana pembangunan hotel ketika diminta jadi komisaris PT TWC. Ia minta mereka memikirkan pengembangan paling tepat. ”Belum tentu hotel,” kata dia.

Adapun Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surya Helmi mengatakan, pembangunan hotel itu secara resmi belum diajukan ke pihaknya. Semestinya, segala bentuk rencana pembangunan di kawasan situs dikonsultasikan lebih dulu ke Kemdikbud. (IND/TOP/ONG)