Gubernur Bali: SK Teluk Benoa Sesuai Prosedur

Mantan Kapolda Bali ini juga membenarkan proyek reklamasi Teluk Benoa sudah dibahas dalam Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang  persiapannya sudah matang. "Cuma orang selalu ribut, masak kita ajak ngomong semua orang,  tidak mungkin. Kan ada perwakilan, kita tidak mungkin bicara pada semua orang satu-satu," ujarnya.

Menurut Pastika, mengundang semua orang untuk bicara terkait pembahasan juga tidak mungkin karena sudah ada yang mewakili, baik dari kalangan instansi, perwakilan masyarakat, maupun wakil DPRD. "Jadi tidak ada masalah. Tidak logis kalau saya atau kita atau siapa pun berbicara misalnya dengan seluruh akademisi, yang relevan saja," ujarnya.

Gubenur Bali pada 26 Desember 2012 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali.

Sebelumnya Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Wayan "Gendo" Suardana meminta supaya SK terkait reklamasi Teluk Benoa segera dicabut karena dipandang bertentangan dengan UUD 1945.

"SK Reklamasi yang dikeluarkan Gubernur Bali, semangatnya  sama dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," ujarnya.

HP3, menurut Suardana, merupakan instrumen sertifikasi yang melegalkan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan budidaya, pariwisata, dan pertambangan kepada sektor swasta, termasuk asing. "Instrumen HP3 telah dicabut Mahkamah Konstitusi, maka SK Gubernur dengan semangat yang sama secara otomatis harus dicabut," ucapnya.

Suardana menambahkan, terlebih dalam konsideran SK Gubernur Bali menggunakan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagai dasar hukum. "Dengan demikian jelas SK ini bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dicabut," katanya.