Lawan Corona, Akhirnya China Akan Larang Masyarakatnya Konsumsi Hewan Liar

Pengonsumsian hewan tersebut bahkan dikaitkan oleh WHO sebagai penyebab terjadinya epidemik SARS 17 tahun lalu yang menewaskan lebih dari 800 orang di seluruh dunia.

Menurut WHO, sebanyak 70 persen patogen penyebab terjadinya penyakit global yang telah ditemukan dalam 50 tahun belakangan berasal dari hewan.

Beberapa pecinta lingkungan dan pelestari alam liar menyambut baik keputusan pemerintah China akan pelarangan tersebut.

Namun, terdapat beberapa komentar yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberi bantuan keuangan terhadap perusahaan yang memiliki peternakan hewan liar.

Menurut laporan Chinese Academy of Engineering pada 2017, industri perdagangan dan konsumsi hewan liar di China memiliki nilai sebanyak 74 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 1 kuadriliun.

Industri tersebut juga mempekerjakan lebih dari 14 juta orang.

Wakil Direktur Kantor Hukum Ekonomi Yang Heqing, mengutip People’s Daily, mengatakan bahwa larangan pengonsumsian juga termasuk pada hewan liar yang dilindungi hukum, hewan darat lainnya, dan hewan liar dalam pembiakan.

Meski begitu, hewan air, hewan dalam pembiakan, unggas, dan beberapa hewan lain yang telah lama dikembangbiakkan tidak termasuk dalam larangan yang akan dilaksanakan tersebut.

Sementara penggunaan hewan liar untuk keperluan ilmiah dan medis tetap diperbolehkan asal manajemen fasilitas yang melakukan percobaan diperkuat.

Hewan liar sebagai mata pencarian uang

Sekitar lebih kurang 7,6 juta masyarakat China bekerja di industri bulu dan kulit hewan yang bernilai sekitar Rp 773 triliun.

Sementara sekitar 6,2 juta masyarakat lainnya bekerja di peternakan atau pengolahan hewan untuk makanan.

Di beberapa daerah miskin di China seperti Provinsi Guizhou atau Guangxi, peternakan hewan liar merupakan sumber penting bagi pendapatan masyarakat setempat.

“Keputusan ini (larangan perdagangan dan pengonsumsian hewan liar) akan memberi dampak kerugian ekonomi bagi para peternak. Jadi, pemerintah daerah harus mendukung mereka sembari mereka beralih ke bisnis lain dan menawarkan dukungan keuangan,” kata Yang.

Profesor hukum lingkungan di University of Political Science and Law di Beijing, Wang Canfa, menuturkan bahwa pemerintah China harus memberi bantuan untuk merubah industri pembiakan. Sebab, industri tersebut terbilang cukup besar.