BCA Anggap Positif Pembatasan Uang Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank BCA menganggap positif kebijakan Bank Indonesia tentang rencana pemberlakuan peraturan pembatasan uang muka (DP) untuk kredit pemilikan rumah (KPR), selain juga kredit kendaraan bermotor (KKB).

"Saya anggap kebijakan ini sangat positif karena akan menciptakan portofolio kredit kondusif," kata Direktur Bank BCA, Henry Koenaifi, menjawab pers seusai Seminar Nasional Masa Depan Industri Perbankan, Multifinance, Otomotif dan Real Estate Pasca Penetapan Pembatasan Uang Muka Kredit di Jakarta, Selasa (15/5/2012) kemarin.

Henry menjelaskan, kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di tingkat yang cukup rendah dengan adanya pengetatan uang muka tersebut. Selain itu kebijakan juga bisa mencegah terjadinya penggelembungan dan pemanasan ekonomi di sektor riil.

"Kebijakan ini berdampak positif dalam meredam efek pemanasan ekonomi pada industri yang memiliki pertumbuhan di atas normal," kata Henry. 

Henry menambahkan, kendati demikian peraturan tersebut perlu dijalankan secara bijaksana agar tidak menghambat pertumbuhan industri yang natural. Dia menilai, dengan DP yang rendah, terdapat kesempatan bagi spekulan untuk membeli rumah dan dalam beberapa bulan menjualnya kembali dengan harga tinggi.

"Hal itu dia bisa membuat harga properti tidak stabil dan terjadi pemanasan di sektor tersebut sehingga kebijakan BI mengenai DP dipandang positif," ujarnya.

Kendati demikian, Henry tidak menyangkal akan adanya penundaan pembelian properti pasca diberlakukannya peraturan tersebut.

"Jadi, yang terjadi yaitu segmen menengah yang akan mencoba pembelian mungkin menunda 1 hingga 2 tahun, sehingga waktu DP terpenuhi mereka akan masuk, atau mereka akan mencari tipe rumah yang lebih bawah sedikit," jelas dia.

Henry juga mengatakan pihaknya belum berencana merevisi target penyaluran KPR, yakni pada 2012, dia menyatakan bank menargetkan kenaikan KPR sekitar 20-25 persen dan kemungkinan pelepasan baru sekitar Rp 15 triliun. Pada kuartal I-2012 BCA mencatat pertumbuhan kredit konsumer sebesar 37,8 persen menjadi Rp 53,3 triliun.