Wisata Monumen Samudera Pasai di Aceh Utara Ditutup akibat Fondasi Bangunan Tak Kuat

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Kejaksaan Negeri Aceh Utara menyurati Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib untuk menutup wisata Monumen Samudera Pasai di Desa Beuringen Pirak, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara Diah Ayu Hartati, per telepon, Minggu (8/7/2021) mengatakan bahwa fondasi bangunan itu tidak mampu menopang menara setinggi 71 meter. Bangunan pun retak dan membahayakan pengunjung.

“Saya sudah minta itu ditutup secara resmi, sehingga tak ada lagi pengunjung datang untuk berfoto dan lain sebagainya. Ini menghindari hal-hal yang tak diinginkan menimpa pengunjung,” kata Diah.

Baca juga: Wings Air Hentikan Sementara Penerbangan Aceh Utara-Medan

Permintaan penutupan itu dilakukan secara resmi lewat surat. Pihak Kajari Aceh Utara juga telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk melakukan audit kerugian keuangan negara.

Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara dalam proyek yang dikerjakan sejak 2012 dan selesai tahun 2017 itu adalah lebih dari Rp 20 miliar. Adapun, total nilai proyek adalah Rp 49,1 miliar.

“Sedapat mungkin kita menghindari hal-hal yang tak diinginkan pada pengunjung. Kalau misalnya bangunan itu rubuh dan pengunjung sedang berfoto di sana. Itu sungguh miris. Maka, kita surati agar ditutup saja,” ujar Diah.

Sementara itu, Kepala Hubungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara Hamdani belum bisa memberi komentar.

“Saya kan baru dilantik. Belum pun menghadap pimpinan. Jadi, nanti saya pelajari dulu bagaimana persoalannya dan akan menjawabnya bagaimana respons ke permintaan penutupan lokasi wisata itu,” tutur dia.

Baca juga: 20 Tempat Wisata Alam di Aceh, dari Pantai hingga Air Terjun

Sebelumnya, diberitakan bahwa jaksa menetapkan lima tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan proyek Monumen Samuder Pasai.

Kelima tersangka itu yakni mantan kepala dinas berinisial F, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pegawai negeri sipil Aceh Utara berinisial N, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas proyek berinisial P, serta dua kontraktor masing-masing berinisial T dan R.