Untuk itu, Widdi, di Solo, Rabu (28/8/2013), berharap kedua pihak yang berkonflik dapat segera bersatu. Pemerintah Kota Solo setiap tahun memberikan dana hibah Rp 300 juta untuk perawatan Keraton Surakarta. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jateng juga memberikan dana Rp 900 juta per tahun yang dapat digunakan untuk pelestarian keraton.
Dana hibah bagi Keraton Surakarta, lanjut Widdi, selama tiga tahun terakhir selalu dianggarkan dalam APBD Kota Solo. Namun, Keraton Surakarta tidak mengajukan proposal anggaran karena belum dapat menyampaikan pertanggungjawaban untuk tahun sebelumnya.
Saling menunggu
Terkait penyelesaian konflik dalam keluarga Keraton Surakarta, kedua pihak yang bertikai masih saling menunggu bagi terbukanya komunikasi. Namun, kedua pihak menyatakan berkeinginan untuk saling berdamai.
Hal ini diungkapkan Wakil Pangageng Sasono Wilopo Kanjeng Pangeran (KP) Winarno Kusumo dari kubu Lembaga Dewan Adat Keraton yang dipimpin Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari (Gusti Moeng) dan Humas Keraton Surakarta Kanjeng Raden Haryo (KRH) Bambang Pradotonagoro dari kubu Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Paku Buwono (PB) XIII, Rabu, secara terpisah di Solo. Kedua pihak juga menyatakan tidak keberatan jika diperlukan mediasi untuk menjembatani mereka.
”Sejak dulu kami ingin dan siap berdamai. Adik-adik (putra-putri PB XII) ingin bertemu langsung Sinuhun (PB XIII) tanpa pihak lain,” kata Winarno.
Konflik di Keraton Surakarta meletup kembali, Minggu lalu, saat Lembaga Dewan Adat Keraton menolak pengangkatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Mahamenteri di keraton.
Menurut sejarawan dari Universitas Sebelas Maret, Susanto, konflik internal itu kini mengancam eksistensi dan wibawa Keraton. (eki)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.