OJK Mulai Lirik Wisata Bahari Bengkalis Riau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan sektor pariwisata terus dikeroyok berbagai instansi. Setelah BUMN, sekarang giliran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang turun tangan.

Ini lanjutan dan salah satu implementasi MoU kerjasama Kemenpar - OJK yang sudah ditanda tangani Menpar Arief Yahya dan Ketua OJK Muliaman D Hadad belum lama. OJK berencana ikut serta dalam pengembangan sektor pariwisata di Bengkalis, Riau, sambil menunggu skema bisnis di 10 Bali Baru itu.

Ada sembilan kawasan wisata bahari yang sudah dilirik OJK antara lain, Pantai Pesona, Pantai Tanjung Lapin, Pantai Indah Selat Baru, Pantai Perapat Tunggal, Pantai Alohong, Pulau Payung, Pulau Babi dan Bandar Sri Laksamana dianggap sangat potensial untuk dikembangkan lebih cepat dan lebih optimal.

"Pembangunan sektor pariwisata bisa jadi kekuatan yang luar biasa. Karenanya OJK ingin ambil bagian di dalamnya. Kami ingin mendorong objek wisata di Bengkalis, Riau, maju dan dapat diperkenalkan ke luar," papar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, seperti termuat dalam siaran pers, Rabu (4/5/2016).

Saat ini, OJK tengah menyusun konsep pembangunan sektor pariwisata di Riau. Dari mulai pembangunan akomodasi penginapan, transportasi, mengenalkan kuliner khas daerah, semua sudah mulai dihitung. “Kami akan segera action. Pariwisata harus terus didorong menjadi sektor yang strategis," tambah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu.

Dari paparan Muliaman, potensi pariwisata di Bengkalis sudah baik. Letak geografis sangat strategis, dikepung pulau-pulau yang menghadap langsung ke Selat Malaka. Panoramanya sangat indah.

Pasir putih, air jernih, langit biru, dengan kolaborasi panorama sunset dan sunrise yang memukau dinilai sebagai modal yang sangat dahsyat untuk memikat wisman dan wisnus untuk berkunjung ke sana.

Hal itu belum termasuk hadirnya bangunan-bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih terawat dengan baik. Modal ini diyakini bisa menggiring imajinasi orang untuk look back the history.

"Saya dengar di Bengkalis masih ada penjara peninggalan Belanda yang dibangun tahun 1883. Saat ini penjara tersebut dalam perawatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis beserta bangunan-bangunan tua lainnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bengkalis khususnya pemerintah daerah kabupaten Bengkalis amat menghargai sejarah. Tinggal poles sedikit menjadi bersih dan eksotis, pasti laku dijual. Dan perbankan harus berperan dalam memberikan bantuan dana untuk mengembangkan potensi tersebut ,” beber Muliaman.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan pihaknya juga tengah intensif mempersiapkan 10 top destinasi yang acap dinamai 10 Bali Baru itu. Salah satu yang paling cepat adalah membangun 100 ribu homestay, dan 50 ribu toilet bersih di seputar kawasan pariwisata.

"Masyarakat boleh mendapatkan kredit lunak dari BTN yang akan dikerjakan bersama Menteri PU PR. Harganya sangat murah dan hampir pasti bisa diterapkan dengan cepat," ujar Arief Yahya.

Skema kreditnya seperti apa? "Warga yang berminat harus sudah menyiapkan lahan yang clear and clean. Mereka dimodali homestay dengan biaya 150 juta, uang muka 1 persen angkanya cuma Rp 1,5 juta. Bunganya 5 persen, dicicil selama 20 tahun fix, sehingga per bulannya hanya Rp 800 ribuan. Saya yakin omzet mereka dengan cicilan segitu tidak terlalu sulit," papar Arief yang memberi syarat desain architecture-nya harus bernuansa daerah.

Selain itu juga program toilet, dengan skema bisnis yang sama. Masyarakat bisa mengelola sendiri toilet bersih itu, menjadi pendapatan rutin yang sustainable.

"Saya sudah menghitung, kalau cicilan segitu, sangat mampu dan cepat lunas. Setelah itu mereka sudah memiliki penghasilan dari jasa toilet itu," paparnya.

Ariief Yahya menyadari, hampir semua obyek wisata di tanah air ini krisis toilet bersih. Apalagi kawasan wisata yang toiletnya ditangani Pemda, sudah hampir pasti bau dan mushalanya apek.

"Maaf ya, saya malu, toilet kita memprihatinkan di mana-mana. Padahal, memperbaiki healty and hygiene itu sudah bisa mengatrol posisi Indonesia dalam competitiveness index yang dikeluarkan World Economic Forum," jelasnya. (*)