Bebas Visa 20 Negara Sudah Tepat, tapi Sejauh Mana Kesiapan Indonesia?

KOMPAS.com - Wacana kebijakan pemberian bebas visa untuk 20 negara yang rencananya akan diterapkan Pemerintah Indonesia tahun depan, dinilai sudah tepat.

Hal ini disampaikan oleh pengamat pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Chusmeru. Menurutnya, hal tersebut benar bisa meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

"Dari 20 negara yg dibidik untuk bebas visa, menurut saya sudah tepat. Kalau dilihat profil ke 20 negara itu ada harapan sebetulnya," ujar Chusmeru saat dihubungi Kompas.com, Kamis (21/12/2023).

Sebab, kata dia, sejumlah negara yang tengah diusulkan itu berpotensi menyumbang angka wisman untuk masuk. Durasi tinggal dan angka belanja juga cukup tinggi.

Sebagai informasi, direncanakan 20 negara tersebut adalah Australia, China, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Qatar.

Lalu Uni Ermirat Arab (UEA), Arab Saudi, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, dan Spanyol. Dua negara lainnya, disebut merupakan negara dari Timur Tengah.

"Seperti India, India ini tren wisman baru yang cukup positif dari angka kunjungan ke Indonesia," tutur Chusmeru.

Jika berbicara soal pariwisata berkualitas, profil wisatawan India menurutnya masuk dalam kategori tersebut.

Pasalnya, banyak dari mereka datang ke Bali tidak hanya untuk rekreasi, tapi juga wisata religi.

"Lalu Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi sangat tepat juga karena negara ini concern (peduli) terhadap kualitas lingkungan di suatu destinasi," tambahnya.

Kendati dari segi pemilihan negara untuk diberikan bebas visa sudah bagus, Chusmeru mempertanyakan sejauh mana kesiapan pariwisata di Tanah Air.

Ia menjelaskan, jika kebijakan tersebut dibuat untuk menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, lantas sejauh mana Indonesia sudah menyiapkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan itu?

"Ini sebetulnya kebijakan yang tidak boleh dalam tanda kutip spekulatif dan dilematis. Dengan memberikan bebas visa kepada 20 negara, indonesia memberi catatan visi pariwisata ke depan itu berkualitas dan berkelanjutan," jelasnya.

Menurut Chusmeru, jika hal tersebut diterapkan saat kondisi pariwisata di Indonesia belum sepenuhnya siap, tentu dapat menimbulkan risiko baru.

"Ini bisa jadi jebakan, apabila Indonesia tidak siap betul menjual produk wisatanya ke 20 negara dengan embel-embel berkualitas dan berkelanjutan ini, kan jadi berisiko," ujarnya.

"Karena produk yang akan kita jual ke 20 negara punya branding berkualitas dan berkelanjutan," imbuhnya.

Apalagi, wisatawan yang dibidik dari beberapa negara tersebut adalah quality tourist, atau wisatawan yang juga berkualitas.

"Wisatawan berkualitas itu lama tinggalnya tinggi dan spending (pengeluaran)-nya tinggi. Nah, mereka kan tuntutannya banyak, kualitas produk," ujar Chusmeru.

Sebagai contoh, jika suatu destinasi wisata di Indonesia masih memiliki sampah di mana-mana dan belum sepenuhnya menerapkan pariwisata berkelanjutan, kata dia, hal tersebut bisa menjadi pertanyaan.

"Berkaitan obyek wisata, apakah obyek wisata di Indonesia semuanya sudah benar-benar berkelanjutan, apakah sudah berwawasan lingkungan?" tanya dia.

Menurutnya, hal terkecil seperti ketersediaan tempat sampah dan prinsip ramah lingkungan lainnya, juga menjadi hal yang harus diperhatikan.

Pasalnya, kata Chusmeru, wisatawan berkualitas juga pastinya menilai dari awal kedatangan di pintu masuk bandara, saat menginap, dan kepulangan.

"Mau kualitas pelayanan, misalnya penerbangan mulai dari landing (mendarat) di bandara, dalam perjalanan ke hotel, perjalanan ke wisata, nah pelayanannya seperti apa? Kesiapannya mempersiapkan sumber daya manusia di Indonesia sudah apa belum?" terang dia.

Dalam arti, pariwisata Indonesia menurutnya sudah harus siap memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan ekspektasi para wisman berkualitas tersebut.

"Sebetulnya bukan hanya kualitas produk kita, tapi quality tourism harus menjaring quality tourist, ini harus betul-betul diawasi secara ketat," pungkasnya.