Ribuan Korban Lumpur Demo Desak Penuntasan Pembayaran

SIDOARJO, SENIN - Lebih dari 2.000 korban lumpur yang tergabung dalam Koalisi Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo kembali berunjuk rasa pada Senin (16/2) di kantor Pemerintah Provinsi Jatim. Dalam aksi tersebut, warga meminta pemerintah mendesak PT Minarak Lapindo Jaya segera menuntaskan pembayaran ganti rugi 80 persen.

Ini adalah unjuk rasa korban lumpur yang kedua dalam sepekan. Sebelumnya, pada Rabu (11/2), 2.000 korban lumpur dari Perumahan Tanggulangin Anggun Seja htera Sidoarjo berunjuk rasa di kantor PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ) di Surabaya.

Ribuan korban lumpur tersebut berangkat dari Sidoarjo yang berjarak sekitar 20 kilometer dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, konvoi sepeda motor tersebut menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kedatangan korban lumpur di kantor Pemerintah Provinsi Jatim disambut sekitar 800 personel polisi yang merupakan gabungan dari berbagai kesatuan.

Koordinator Koalisi Korban Lumpur Lapi ndo, Sumitro, mengatakan, warga tidak akan berhenti menuntut penuntasan ganti rugi yang menjadi hak mereka. Jika pembayaran ganti rugi 80 persen tak terwujud, warga menginginkan pengucuran dana talangan dari pemerintah pusat sebagai solusi atas macetnya pembayaran ganti rugi dari PT MLJ.

"Kami minta pemerintah mendesak pembayaran ganti rugi 80 persen. Pembayaran ganti rugi 20 persen satu tahun lalu terlaksana saat presiden mendesak Lapindo," ujarnya.

Apabila desakan pemerintah untuk pelunasan ganti rugi 8 0 persen tetap tersendat, maka pemerintah diharapkan mengambil alih proses pembayaran ganti rugi melalui dana talangan APBN sekitar Rp 5 triliun. "Bila ini tidak segera diselesaikan, sampai kapan nasib kami akan terkatung-katung," ucap Sumitro.

Aksi warga tersebut mendapat dukungan dari Dewan Pengarah Panitia Khusus Lumpur Sidoarjo DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham. Menurut Jalaluddin, dukungan DPRD Sidoarjo telah dilakukan dengan mengeluarkan rekomendasi dana talangan pada akhir Januari 2009.

Saya mendukung penuh aksi warga menuntut rekomendasi dana talangan kepada pemerintah provinsi. "Namun, saya berharap warga yang berunjuk rasa dapat menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkis," kata Jalaluddin.

Sampaikan aspirasi

Dalam pertemuan antara 15 perwakilan warga dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Soekarwo berjanji menyampaikan pesan warga kepada presiden. Selasa (17/2) malam, kami akan bertemu dengan presiden dan menyampaikan usulan ini. Kami juga akan memberitahukan tuntutan warga ke DPR RI Kamis (19/2) mendatang. "Kami tak mungkin memutuskan masalah ini sendirian karena wewenang pencairan dana talangan ada di tangan presiden dan harus disetujui dulu oleh DPR," ujar Karwo.

Setelah menemui perwakilan warga, Soekarwo menyempatkan diri bertemu dengan ribuan warga yang berkumpul di sepanjang Jalan Pahlawan, Surabaya. Di tengah para demonstran, Karwo berorasi menyemangati dan berjanji akan mengungkapkan aspirasi warga ke presiden.

"Beri kesempatan pada saya dan Gus Ipul (Saifullah Yusuf) untuk melaporkan aspirasi ini ke presiden. Secepatnya, kami akan informasikan hasil pertemuan dengan presiden," tuturnya.

Setelah Karwo berorasi beberapa menit, ribuan warga kemudian membubarkan diri dengan tertib.