Pengamanan Swakarsa di Kawasan Wisata

MATARAM, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi, menghendaki para pelaku wisata menyiapkan pengamanan swakarsa di kawasan wisata, karena urusan keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian. "Masalah keamanan jelas ada aturan bakunya, tetapi tentu bukan hanya tanggungjawab polisi sehingga tetap diperlukan pam (pengamanan) swakarsa," kata Majdi, di Mataram, Minggu (27/3/2011), ketika mengomentari jaminan keamanan di lokasi wisata.

Ia mengatakan, sejauh ini para pelaku wisata di wilayah NTB sudah menggunakan pam swakarsa untuk lebih menjamin tetap kondusifnya kamtibmas di kawasan wisata. Apalagi, kawasan wisata itu banyak dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. "Pam swakarsa itu juga merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata," ujarnya.

Gubernur yang baru berusia 38 tahun itu, menyontohkan penerapan hukum lokal yang oleh masyarakat Suku Sasak (Lombok) menyebutnya awig-awig. Awig-awig merupakan suatu nilai-nilai lokal atau pranata sosial yang telah ada sejak dahulu kala yang berfungsi mengatur masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah setempat.

Sejauh ini, awig-awig yang dipatuhi masyarakat Lombok dan cukup manjur dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam, termasuk stabilitas kamtibmas di kawasan wisata. Sebagai contoh, awig-awig dipergunakan sebagai sanksi bagi seorang pencopet yakni diasingkan dari lingkungannya.

Selain sanksinya tegas, masyarakat sudah memahami manfaat awig-awig bagi kelangsungan hidup mereka karena selain memperhatikan masalah sosial-budaya, awig-awig juga memperhatikan masalah ekonomi dan politik serta masalah ekologi melalui lembaga lokal. "Ada awig-awig yang sudah sangat dipahami dan dikenal oleh masyarakat NTB, itu bisa terus digalakkan dalam rangka sadar wisata. Kita semua tentu harapkan aman di semua lokasi wisata," ujar Majdi.