Kebangsaan di Kolong Jembatan

Dari sana, ia melanjutkan perjalanan untuk memperingati Harkitnas bersama anak jalanan. Ia pun menemui anak-anak yang tinggal di tepi rel di Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Seusai acara yang menyenangkan itu, Astuti (12) yang duduk di kursi roda didorong kedua orangtuanya—Sumanda (48) dan Aam (45)—menuju rumah bedeng mereka di kolong jembatan. Mereka tinggal berempat bersama Aster (10), si bungsu. ”Dua anak kami yang lebih tua ikut neneknya di kampung, di Balaraja, Tangerang, Banten,” kata Aam. Ia lalu menjelaskan, sejak lahir, Astuti, yang lahir prematur, sudah lumpuh.

”Dulu, saya buruh lepas kain perca. Kain dibuat keset, tali, dan lap. Namun hasilnya minim. Sehari cuma Rp 20.000-Rp 26.000,” kata Aam.

Ia pun pindah ke kolong jembatan, mengamen bersama Astuti. Berangkat pukul 14.00, pulang pukul 18.00.

Sehari mengamen, mereka bisa dapat Rp 70.000. ”Suami saya pemulung. Pendapatannya sepekan Rp 30.000,” kata Aam.

Di kolong jembatan, mereka menyewa bedeng. Sewanya sebulan Rp 150.000, sedangkan untuk biaya listrik Rp 30.000.

Aam mengakui, keluarganya tidak punya KTP DKI. Berbeda dengan Yani (53), Leila (26), dan Tuti (30), tetangga Aam di kolong jembatan, mereka mengaku punya KTP DKI. Namun, ketiganya sama-sama tak mendapatkan Kartu Jakarta Sehat ataupun Kartu Jakarta Pintar (KJP). Karena itu, anak-anak mereka pun tidak bisa mengikuti program sekolah gratis.

Leny Sentia (10), salah seorang pengibar bendera pada peringatan Harkitnas di kolong Jembatan Petak Seng, yang juga penghuni kolong jembatan itu, mengaku lebih beruntung. Siswi kelas IV SD Negeri Grogol ini sudah memiliki KJP. Sehari-hari, ayahnya bekerja mengumpulkan paku yang dicongkel dari papan bekas. (WINDORO ADI)