Konflik Pengaruhi Citra dan Pariwisata Solo

SOLO, KOMPAS — Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Jawa Tengah, Widdi Srihanto berharap Keraton Surakarta tetap menjadi tempat tujuan wisata yang nyaman. Konflik demi konflik yang terjadi dalam Keraton Surakarta berpengaruh terhadap citra dan pariwisata Kota Solo.

Untuk itu, Widdi, di Solo, Rabu (28/8/2013), berharap kedua pihak yang berkonflik dapat segera bersatu. Pemerintah Kota Solo setiap tahun memberikan dana hibah Rp 300 juta untuk perawatan Keraton Surakarta. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jateng juga memberikan dana Rp 900 juta per tahun yang dapat digunakan untuk pelestarian keraton.

Dana hibah bagi Keraton Surakarta, lanjut Widdi, selama tiga tahun terakhir selalu dianggarkan dalam APBD Kota Solo. Namun, Keraton Surakarta tidak mengajukan proposal anggaran karena belum dapat menyampaikan pertanggungjawaban untuk tahun sebelumnya.

Saling menunggu

Terkait penyelesaian konflik dalam keluarga Keraton Surakarta, kedua pihak yang bertikai masih saling menunggu bagi terbukanya komunikasi. Namun, kedua pihak menyatakan berkeinginan untuk saling berdamai.

Hal ini diungkapkan Wakil Pangageng Sasono Wilopo Kanjeng Pangeran (KP) Winarno Kusumo dari kubu Lembaga Dewan Adat Keraton yang dipimpin Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari (Gusti Moeng) dan Humas Keraton Surakarta Kanjeng Raden Haryo (KRH) Bambang Pradotonagoro dari kubu Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Paku Buwono (PB) XIII, Rabu, secara terpisah di Solo. Kedua pihak juga menyatakan tidak keberatan jika diperlukan mediasi untuk menjembatani mereka.

”Sejak dulu kami ingin dan siap berdamai. Adik-adik (putra-putri PB XII) ingin bertemu langsung Sinuhun (PB XIII) tanpa pihak lain,” kata Winarno.

Bambang mengatakan, pihaknya membuka diri terhadap upaya berdamai, tetapi keberatan jika disertai dengan sejumlah persyaratan. ”Kami menyiapkan sejumlah langkah untuk berdamai, tetapi saat ini menunggu situasi tenang dulu,” katanya.

Konflik di Keraton Surakarta meletup kembali, Minggu lalu, saat Lembaga Dewan Adat Keraton menolak pengangkatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Mahamenteri di keraton.

Menurut sejarawan dari Universitas Sebelas Maret, Susanto, konflik internal itu kini mengancam eksistensi dan wibawa Keraton. (eki)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.