Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menata Kepulauan Seribu Tidak Bisa Sembarangan

Kompas.com - 08/03/2016, 14:39 WIB
GUGUSAN pulau kecil yang terhampar di samudra, di utara Ibu Kota, makin bersinar menarik perhatian. Wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, itu telah menjadi salah satu destinasi wisata paling diminati warga Jakarta dan sekitarnya, juga dari daerah lain dan mancanegara.

Kawasan dengan sedikitnya 110 pulau itu pun dinobatkan menjadi satu dari tujuh pengembangan wisata bahari baru di Indonesia. Selain Kepulauan Seribu, antara lain juga ada Wakatobi dan Raja Ampat.

Kementerian Koordinator Kemaritiman didapuk Presiden menjadi koordinator beberapa pihak, termasuk kementerian-kementerian terkait, peneliti dari kampus ternama negeri ini, dan swasta untuk mewujudkan impian mengembangkan destinasi-destinasi wisata bahari baru itu, termasuk di Kepulauan Seribu.

Salah satu rangkaian upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) di Denpasar, Bali, 19-20 Februari 2016.

Dalam pidatonya di FGD, pembicara kunci yang juga Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari Indroyono Soesilo mengatakan, industri pariwisata di Indonesia menjadi tumpuan pada masa depan.

”Dibandingkan dengan industri lain, seperti bidang migas, batubara, dan CPO yang terus turun, industri pariwisata terus naik keuntungannya,” katanya.

Wisata bahari menjadi aset utama karena sebagian besar wilayah Nusantara adalah laut. Namun, pariwisata tidak mungkin berdiri sendiri, butuh dukungan total instansi lain.

Terkait Kepulauan Seribu, kata Indroyono, wisata di halaman depan Ibu Kota ini telah menyumbang pendapatan asli daerah DKI Jakarta Rp 3 triliun.

Untuk menata dan mengembangkannya, satu hal penting yang harus disediakan adalah akses harus mudah. Untuk itu, pembangunan bandar udara di Pulau Panjang harus serius pengerjaannya.

”Jika DKI tidak mampu, pemerintah pusat bisa ambil alih. Semua program utama pembangunan fisik nanti ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tambahnya.

Namun, sebelum bicara teknis pengembangan, harus ditetapkan bentuk pengelolaan kawasan tersebut nantinya. Apakah kawasan ekonomi khusus seperti di Belitung, otorita, atau tetap di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Taman terumbu karang

Deputi IV Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kemenko Maritim Safri Burhanuddin mengatakan, setelah menentukan bentuk pengelolaan, yang penting selanjutnya adalah rencana dan upaya mewujudkan Kepulauan Seribu sebagai Indonesia Reef Garden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com