"Nomadic Tourism", Akankah Menjadi Solusi Infrastruktur Pariwisata?

JAKARTA, KOMPAS.com – Menjelang rapat rutin tahunan IMF World Bank 2018, akan ada konsep baru yang rencananya akan diaplikasikan di beberapa destinasi wisata unggulan Indonesia. Yaitu konsep nomadic tourism.

“Momentum acara IMF World Bank 2018 nanti jadi momentum nomadic tourism pertama yang kita bangun,” tutur Menteri Pariwisata Arief Yahya, di kantor Blue Bird Group Mampang, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Sebelumnya Menpar menjelaskan mengenai nomadic tourism, yang merupakan konsep wisata temporer baik itu akses ataupun amenitasnya. Hal ini menurutnya yang bisa diterapkan untuk menjangkau destinasi alam potensial di kepulauan yang sulit dijangkau, seperti Maluku dan sekitarnya.

Nomadic tourism berperan menjadi solusi sementara pembangunan bandara, hotel, maupun homestay yang membutuhkan waktu lama, terlebih lokasinya di kepulauan. Salah satunya penggunaan seaplane atau pesawat yang bisa mendarat di air sebagai akses, caravan, glamping dan home pod sebagai amenitasnya.

Arief mengatakan ada tiga destinasi yang didahulukan untuk konsep baru destinasi wisata tersebut, yaitu Danau Toba, kawasan Candi Borobudur, dan Labuan Bajo.

Ketiga destinasi yang masuk dalam “Bali Baru” tersebut dipilih karena akan dikunjungi peserta rapat IMF World Bank.

Menurutnya pemilihan lokasi nomadic tourism di 10 destinasi prioritas tersebut tak terlepas dari instruksi dan target yang diberikan Presiden Jokowi untuk membangun pariwisata 10 lokasi yang tersebar itu.

KOMPAS.COM/MARKUS MAKUR Wisatawan di hamparan pantai pasir putih Waecicu, Labuan Bajo sambil menikmati keindahan lautnya dengan berlabuh kapal-kapal wisata internasional, Rabu (30/8/2017).

Untuk mengejar percepatan tersebut digunakanlah solusi nomadic tourism. Menpar merasa konsep tersebut merupakan solusi sementara, tetepi jika melihat kondisi geografis Indonesia ini akan jadi solusi pariwisata selamanya.

“Solusi sementara ini akan jadi solusi selamanya, kalu melihat tantangannya kita harus membangun wisata di kawasan geografis 17.000 pulau, dengan 75 ribu desa, harus dibangun semuanya,” tutur Menpar.