Travel Bubble Hong Kong dan Singapura Dimulai Akhir November 2020

Pengumuman ini juga memberi peringatan bahwa jika situasi pandemi Covid-19 memburuk di kedua kota, maka ATB akan ditunda.

“Singapore-Hong Kong Air Travel Bubble memungkinkan kita untuk mencapai dua tujuan di saat yang bersamaan. Yakni membuka perbatasan kita dengan cara yang terkontrol, sambil menjaga keselamatan masyarakat,” terang Menteri Transportasi Singapura Ong Ye Kung dalam pernyataan tersebut.

Menurut Ong Ye Kung, langkah ini mungkin terlihat kecil tapi merupakan langkah yang penting ke depannya.

“Saya tidak ragu baik Singapura maupun Hong Kong akan bekerja sama sepenuhnya untuk membuat skema ini bekerja. Ini juga bisa jadi referensi bagi negara-negara lain yang telah menontrol pandemi dan sedang mempertimbangkan untuk membuka perbatasan mereka,” sambung dia.

Sebelumnya, perjalanan terbuka antara Singapura dan Hong Kong telah ditunda selama berbulan-bulan. Ketika pandemi Covid-19 menyerang, pemerintah kedua negara langsung menutup perbatasan mereka.

Baca juga: KTT Ke-37 ASEAN, Travel Bubble Akhirnya Disetujui

Mereka juga melarang akses masuk untuk yang bukan warga serta pengunjung dengan jangka waktu pendek. Di Hong Kong, warga yang baru kembali dari luar negeri harus melakukan karantina 14 hari dan memakai gelang elektronik untuk melacak keberadaan mereka.

Namun baik Singapura maupun Hong Kong sudah berhasil mengendalikan jumlah kasus Covid-19 mereka. Mereka melaporkan jumlah infeksi lokal yang rendah dalam beberapa bulan terakhir. Itulah mengapa akhirnya mereka setuju untuk menjalankan travel bubble ini.

Wabah di Singapura dan Hong Kong

Kebijakan travel bubble serta rendahnya jumlah kasus Covid-19 merefleksikan perputaran kondisi yang luar biasa di Singapura dan Hong Kong.

Hong Kong mengalami wabah gelombang ketiga pada awal musim panas 2020. Dengan jumlah kasus baru per harinya mencapai puncaknya dengan 149 kasus pada bulan Juli.

Kebijakan pembatasan yang sebelumnya dilonggarkan perlahan kembali diperketat. Dengan perkumpulan publik maksimal dilakukan dua orang dan penundaan total semua pelayanan dine-in sementara.

Pembatasan ini memancing kritik publik pada saat itu. Khususnya para pekerja konstruksi dan pekerja harian.