Kompas.com - 28/01/2021, 11:11 WIB
Ilustrasi Pariwisata Indonesia Dokumentasi Biro Komunikasi KemenparekrafIlustrasi Pariwisata Indonesia


KOMPAS.com – Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata (ICPI) Azril Azahari mengungkapkan pentingnya pemerintah untuk melakukan perencanaan tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk pembangunan destinasi wisata.

“Itu belum ada sampai detik saya ngomong ini. Perencanaan tenaga kerjanya, atau rancangan induk pembangunan SDM (sumber daya manusia) pariwisata itu sampai sekarang belum ada,” kata Azril saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Sandiaga Diminta Tidak Hanya Ngantor di Bali jika Ingin Pulihkan Pariwisata

Ia pun mempertanyakan bagaimana akan membangun suatu destinasi kalau perencanaan tenaganya tidak disiapkan.

Pendataan tenaga kerja sektor parekraf

Menurut Azril, hingga kini masih banyak tenaga kerja sektor parekraf yang belum terdata dengan baik.

Pasalnya, Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) yang digunakan masih berupa KBJI yang dikeluarkan tahun 2014.

Dengan kata lain, masih menggunakan data lama yang belum mencakup banyak pekerjaan di ranah parekraf.

Baca juga: Sandiaga Ingin Ngantor di Bali, Efektif Pulihkan Pariwisata?

“Misalnya, dosen-dosen pariwisata. Pariwisata kan sudah punya sekolah sendiri. Guru SMK begitu banyak, trainer pelatih dari kursus pelatihan pariwisata itu banyak sekali. Nah itu enggak tercatat. Jadi, mereka enggak tahu,” tutur Azril.

Destinasi wisata Indonesia dipadati wisatawan sebelum Covid-19 mewabah.DOK. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Destinasi wisata Indonesia dipadati wisatawan sebelum Covid-19 mewabah.

Dengan adanya perencanaan tenaga kerja sektor parekraf, jumlah tenaga kerja yang berada di ranah parekraf akan terdata dengan baik. Termasuk juga informasi seputar kompetensi masing-masing profesi juga akan diketahui.

Nantinya, dalam perencanaan tenaga kerja sektor parekraf tersebut, bisa sekalian dibuat standardisasi kompetensi atau kualifikasi yang dibutuhkan seseorang untuk bisa masuk ke dalam kategori tertentu.

“Itu supaya nanti waktu dia membangun destinasinya, eventnya, itu kuat dia karena sudah memenuhi persyaratan. Artinya, kita juga sebaiknya membuat kualifikasi sesuai dengan jabatan dan lapangan usaha kita juga,” terang Azril.

Perencanaan Induk Pembangunan SDM

Selain soal perencanaan tenaga kerja sektor parekraf, Azril juga mengungkit soal belum adanya perencanaan induk pembangunan SDM di sektor parekraf.

Jika perencanaan soal SDM saja belum ada, kata Azril, akan sulit bagi pemerintah untuk memetakan rancangan pembangunan destinasi wisata. Terutama perihal tenaga kerja dan SDM di sektor parekraf yang dibutuhkan.

Ilustrasi Hotel dengan Protokol Kesehatan.Dok. Puskompublik Kemenparekraf Ilustrasi Hotel dengan Protokol Kesehatan.

“Itu saja belum ada, gimana beliau mau membangun daerah? Coba kita tanya, kalau membangun sesuatu di Mandalika, apa saja yang diperlukan?” ujar Azril.

“Misalnya, demand kebutuhan industri sekian. Dengan okupasi atau jabatan ini, lalu yang disuplai oleh (tenaga) pendidikan itu berapa? Pendidikan termasuk pendidikan tinggi, SMK, kursus, dan pelatihan. Berapa banyak?” sambung dia.

Dengan perencanaan yang benar dan teliti, maka tenaga-tenaga kerja tersebut pastinya akan lebih banyak terserap sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang sudah dibuat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X