Asita NTT: Rencana Masuk TN Komodo Rp 3,75 Juta Perlu Dijelaskan Lebih Rinci

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Taman Nasional Komodo berencana menerapkan tarif masuk Rp 3,75 juta per tahun per 1 Agustus 2022.

Adapun tarif tersebut mencakup sejumlah komponen, utamanya mempertimbangkan biaya konservasi. Seiring dengan rencana tersebut, TN Komodo juga berencana melakukan pembatasan pengunjung 200.000 per tahun.

Baca juga: Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Rp 3,75 Juta per 1 Agustus

Terkait hal tersebut, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) NTT meminta ada penjelasan atau sosialisasi terlebih dahulu tentang mekanisme pembayaran serta rincian lainnya.

Wakil Ketua Asita NTT, Yohanes Rumat mengatakan, kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan umum serta menjaga keberlangsungan kehidupan biawak komodo dan habitat lainnya yang ada di sana.

Selain itu, agar daerah, kabupaten, atau provinsi tidak dirugikan dalam hal pendapatan daerah.

Baca juga: Kenapa Biaya Konservasi Taman Nasional Komodo Capai Rp 5,8 Juta Per Tahun?

"Sebagai pelaku Pariwisata kami perlu tahu dulu mekanisme pembayaran yang bersifat perorangan dan rombongan dari angka yg ditetapkan oleh pemerintah seperti apa, termasuk jadwal kunjungannya seperti apa."

"Sebab di era pasar wisata bebas yang sudah mendunia ini, hampir pasti kami belum menemukan cara yang mau diterapkan di Taman Nasional Komodo yang saat ini diwacanakan," ungkap Yohanes saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/06/2022).

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Ia menambahkan, jika rencana kenaikan tarif masuk TN Komodo datang dari pemerintah pusat, maka harus dijelaskan apa hasil yang akan didapatkan bagi provinsi dan kabupaten.

Sebab, ia khawatir langkah itu memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya, termasuk pelaku usaha pariwisata.

Baca juga: Kunjungan Wisata Pengaruhi Perilaku dan Berat Badan Komodo

Jika nantinya tarif tersebut diberlakukan di Pulau Komodo, Yohanes berharap aturan sama tidak diterapkan di Pulau Rinca, sehingga masyarakat dan agen perjalanan kecil masih memilii alternatif serta berwisata seperti sebelumnya.

"Terapan angka tarif yang diwacanakan hari ini pun saya sebagai pelaku pariwisata masih sangat ragu dan belum percaya pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung atau kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh wisatawan saat ini," ujarnya.

SHUTTERSTOCK/MO WU Ilustrasi wisatawan Pulau Komodo.

Biaya konservasi TN Komodo

Sebelumnya, dikelaskan oleh Kepala Kajian Daya Dukung Daya Tampung TNK, Irman Firmansyah bahwa naiknya aktivitas wisata di TN Komodo sejak 2010 menyebabkan hilangnya nilai jasa ekosistem.

Ia menyebut, angkanya lebih kurang Rp 23 triliun pada 2045. 

Baca juga: Kapal yang Keluar-Masuk TN Komodo Harus Kantongi Izin Balai

Untuk itu, tim kajian menilai perlu ada pembatasan pengunjung sehingga di waktu mendatang tidak melebihi kapasitas yang ditentukan, yakni maksimal hingga 292.000 orang.

"Kalau kunjungan tidak dibatasi dan melebihi kapasitas yang ditentukan, 292.000 orang, maka nilai jasa ekosistem yang hilang bisa mencapai Rp 11 triliun," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (27/06/2022).

Adapun perhitungan biaya konservasi berkisar antara Rp 2,94 juta hingga Rp 5.88 juta per tahun.

Baca juga: Syarat Wisata ke Taman Nasional Komodo NTT, Wajib Punya Surat Sehat

Irman merinci, biaya tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan konservasi yang mencakup pemulihan habitat komodo, termasuk penanaman pohon yang digunakan oleh bayi-bayi komodo berlindung dari serangan komodo dewasa.

Kegiatan konservasi lainnya adalah transplantasi terumbu karang, pembangunan water point untuk menjaga kelembapan di titik habitat yang disukai satwa di kawasan TN Komodo, serta pemantauan kualitas air.

"Untuk pemulihan tanaman sebagai habitat komodo, penanaman terumbu karang. Akan ada transplantasi terumbu karang tiga tahun sekali kurang lebih 150 hektar. Ini kan butuh pembiayaan," jelas dia.